Para Menteri Pendidikan dari Negara-negara Anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) berkumpul di Jeju, Korea Selatan. 13 -15 Mei 2025. Foto/Dok: Ist
NEINEWS, Korea Selatan — Di tengah laju transformasi digital yang kian cepat, para menteri pendidikan dari negara-negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) berkumpul di Jeju, Korea Selatan, untuk menjawab pertanyaan besar bagaimana memastikan pendidikan tidak tertinggal di era teknologi?
Jawabannya mengemuka dalam 21 poin kesepakatan bersama, yang meski tidak mengikat, menggambarkan arah kolektif untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan manusiawi. Salah satu poin krusial adalah komitmen untuk menyediakan pendidikan bermutu bagi semua, tanpa terkecuali.
“Pendidikan berkualitas bukan sekadar faktor pendukung ekonomi, tapi fondasi keberlanjutan dan keadilan sosial,” ujar Oh Seuk Hwan, Wakil Menteri Pendidikan Korea Selatan yang memimpin forum.
Pendidikan bermutu, dalam kesepakatan itu, tak boleh hanya menjadi hak eksklusif kelompok yang memiliki akses internet cepat atau gawai mahal. Ia harus menjadi jaminan dasar bagi semua anak, di kota maupun pelosok, termasuk mereka yang masih bergelut dengan keterbatasan infrastruktur.
Di tengah forum, Indonesia mengusung pendekatan yang berani. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyisipkan materi literasi digital, pemrograman (coding), dan kecerdasan buatan (AI) ke dalam kurikulum nasional sebagai pilihan pembelajaran.
“Langkah ini bukan hanya untuk mengasah keterampilan teknis, tetapi juga membangun pemikiran komputasional dan kesadaran etika terhadap penggunaan teknologi,” kata Mu’ti dalam siaran pers, Jumat (16/5/2025).
Namun transformasi digital dalam pendidikan bukan sekadar soal kurikulum. Ia juga menyentuh bagaimana teknologi bisa digunakan untuk memanusiakan pembelajaran: pembelajaran berbasis AI yang adaptif, personalisasi sesuai kebutuhan murid, hingga sistem asesmen yang tidak lagi satu arah.
“APEC sepakat bahwa teknologi seperti AI harus menjadi alat bantu pembelajaran yang berpihak pada murid. Bukan alat kontrol, tapi medium pembebasan belajar,” demikian rangkuman forum.
Tapi pendidikan digital tak akan bergerak jauh tanpa aktor utama di ruang kelas: guru. Di sinilah tantangan muncul. Sehebat apa pun teknologi, jika guru tak diberdayakan secara bermakna, maka digitalisasi hanya akan jadi jargon tanpa nyawa.
Toni Toharudin, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), menekankan pentingnya ekosistem yang solid antarlembaga.
“BSKAP akan merancang konsepnya. Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) akan menyiapkan gurunya. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyiapkan sekolahnya,” ujarnya.
Ini bukan kerja teknokratis semata. Ini adalah upaya untuk membangun masa depan pendidikan yang tidak lagi memisahkan antara akses dan kualitas, antara digitalisasi dan pemanusiaan, antara penguasaan teknologi dan kepekaan etis.
APEC mungkin hanya forum. Kesepakatannya mungkin tak mengikat. Tapi ketika para pemimpin pendidikan bicara tentang keadilan akses, maka ini bukan soal protokol diplomasi ini soal hak dasar manusia: untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk ikut serta dalam dunia yang terus berubah.
Editor : Alfridho Ade Permana
