Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Lebong Atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Foto/Dok: Ist
NEINEWS, Lebong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi serta Jawaban Eksekutif atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Kamis (06/11/2025).
Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Lebong dengan agenda utama membahas arah kebijakan fiskal daerah untuk tahun mendatang.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos., dan dihadiri oleh Bupati Lebong, Azhari, S.H., M.H., Wakil Bupati, Bambang ASB, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, serta pejabat eselon II dan III.
Kehadiran unsur legislatif dan eksekutif ini menjadi momentum penting dalam memastikan penyusunan APBD 2026 berjalan transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Lima Fraksi Sampaikan Pandangan Umum
Dalam sidang tersebut, lima fraksi DPRD Lebong menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan APBD 2026.
Fraksi Demokrat menyoroti persoalan penyelesaian kewajiban hutang belanja daerah. Mereka menegaskan bahwa penuntasan kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyelesaian kewajiban dinilai penting agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan di tahun anggaran berikutnya.
Fraksi Golkar meminta penjelasan eksekutif mengenai strategi konkret peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi ini menilai kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan sangat menentukan keberlanjutan pembangunan, terlebih menghadapi situasi fiskal yang menantang pada tahun 2026.
Sementara itu, Fraksi PKB memberi perhatian pada prioritas belanja daerah. Mereka mengingatkan agar penyusunan APBD 2026 memfokuskan pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya pemetaan anggaran yang tepat agar penggunaan APBD memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dorongan Perlindungan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan
Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia Raya dalam pandangannya menekankan bahwa kekuatan daerah tidak hanya diukur dari kapasitas fiskal, tetapi juga dari kemampuannya melindungi rakyat. Mereka mendorong pemerintah daerah memperkuat program perlindungan sosial dan mitigasi risiko, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan terdampak ekonomi.
Sementara Fraksi PAN menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh terhenti dalam situasi apapun.
Menurut mereka, pembangunan merupakan amanat moral dan konstitusional yang wajib dijalankan pemerintah daerah demi memenuhi hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Lebong.
Eksekutif Pastikan Komitmen terhadap APBD yang Realistis dan Pro-Rakyat
Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Bupati Lebong, Azhari, menyampaikan apresiasi dan memastikan bahwa seluruh masukan akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyusun APBD yang realistis, efektif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan tahun 2026.
“Kami berkomitmen memastikan APBD 2026 disusun secara rasional dan berpihak pada masyarakat, dengan tetap menjaga stabilitas fiskal daerah,” ujar Bupati Azhari.
Paripurna Berlanjut ke Pembahasan Banggar DPRD
Setelah paripurna tersebut, Banggar DPRD bersama pemerintah daerah dijadwalkan melakukan pembahasan lebih mendalam sesuai mekanisme yang berlaku. Hasil pembahasan nantinya akan dibawa kembali ke Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi sebagai tahap final sebelum penetapan APBD 2026.
Menutup rapat, Ketua DPRD Carles Ronsen menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Ia berharap seluruh proses penyusunan APBD 2026 dapat berjalan tepat waktu, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“APBD yang efektif dan pro rakyat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Lebong yang berkelanjutan,” tegas Carles. (Adv)
Editor: Alfridho Ade Permana
