Oleh: Vox Populi Vox Dei
Di atas kertas dan baliho, Gubernur Helmi Hasan tampak seperti penyelamat rakyat. Dengan slogan “Bantu Rakyat” dan semangat nasionalisme “Bumi Merah Putih”, ia berupaya menampilkan diri sebagai pemimpin yang peduli dan hadir di tengah rakyat. Dengan Menghilang Bumi Rafflesia karena berbau penjajahan. Namun faktanya, hasil temuan lapangan justru menunjukkan wajah yang berbanding terbalik, rakyat Bengkulu justru dicekik oleh kebijakan yang semestinya menolong mereka di Negeri Merah Putih?
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, menjadi satu dari sedikit wakil rakyat yang berani menyuarakan hal ini secara terbuka. Dalam reses yang digelar di Kantor DPD Hanura (4/7/2025), Usin menyampaikan temuan mencengangkan yang muncul dari jeritan warga, pajak kendaraan yang mencekik dan layanan BPJS PBI yang mati mendadak tanpa penjelasan.
“Kalau kita bicara berpihak pada rakyat, ya sekarang waktunya. Pajak tinggi di tengah ekonomi lesu itu kejam. Kita harus realistis dan adil,” tegas Usin, anggota Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Pernyataan itu bukan basa-basi. Ia mengusulkan skema penurunan drastis: PKB menjadi 0,5%, BBNKB dan PBBKB cukup 5%, sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap daya tahan ekonomi rakyat. Bahkan, seluruh anggota dewan kini menyebarkan kuesioner untuk mendengar langsung suara publik tentang tarif ideal. “Pemerintah tidak bisa asal tetapkan angka tanpa dengar suara publik,” ujar Usin.
Namun tak cukup sampai di situ. Ia juga menyorot persoalan mendasar yang jauh lebih tragis: layanan kesehatan. Ia mencontohkan warga miskin yang ditolak masuk UGD karena BPJS nya mendadak nonaktif.
“Bayangkan, ada warga masuk UGD, tapi ditolak karena BPJS-nya mati. Ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal nyawa! Rumah sakit dan pemerintah harus hadir. Jangan tunggu viral dulu baru gerak,” katanya tajam.
Pernyataan itu bukan hanya kritik teknis, tapi tudingan langsung pada tumpulnya keberpihakan Helmi Hasan sebagai kepala daerah. Ketika rakyat dipersulit hak dasarnya, maka tak bisa tidak: Gubernur telah gagal menjalankan konstitusi.
Mari buka lembaran UUD 1945 dan Pancasila, dua dokumen suci republik ini:
Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”
Jika rakyat miskin tak bisa berobat karena BPJS-nya dimatikan sepihak, maka ini pelanggaran langsung terhadap pasal ini.
Pasal 23A UUD 1945: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang.”
Tapi substansi pemungutannya harus adil dan proporsional. Dalam konteks ekonomi rakyat yang remuk, tingginya pajak kendaraan justru menjelma menjadi bentuk pemaksaan ekonomi yang tak manusiawi.
Lalu, bagaimana dengan Pancasila?
Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Ditabrak habis ketika sistem kesehatan menelantarkan rakyat di ambang kematian.
Sila Kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Tidak hidup dalam realitas rakyat Bengkulu hari ini yang justru diserang pajak tinggi PKB dan minim bantuan konkret.
Sila Ketiga Persatuan Indonesia: Hancur oleh kebijakan diskriminatif dan keberpihakan semu yang hanya hadir saat kamera Tiktok menyala.
Jargon “Bumi Merah Putih” kini hanya tinggal warna kosong. Merah putih yang seharusnya simbol kemerdekaan dan martabat rakyat, justru jadi penutup wajah ketidakadilan. Ironis, rakyat Bengkulu seperti sedang dijajah di tanahnya sendiri bukan oleh kolonial Inggris atau Belanda, tapi oleh Gubernurnya sendiri: Helmi Hasan.
Program “Bantu Rakyat” berubah menjadi ironi alat kontrol politik yang dibungkus sebagai hadiah. Alih-alih menyentuh kebutuhan mendasar, program ini justru menambah luka struktural. Rakyat hanya dijadikan objek foto, bukan subjek perjuangan.
Ironi slogan Bantu Rakyat tapi APBD justru mau hibah ke Polda. Helikopter Harga estimasi 24-50 Miliar akan menguras APBD. Yang seharusnya untuk Infrastruktur Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Advokasi Ekonomi Rakyatl untuk pemulihan ekonomi.
Artinya Helikopter dalam APBD 2025 bukan Bantu Rakyat justru Bantu Aparat. Walaupun kalau lihat APBD tidak ada mata anggaran soal Helikopter dan belum masuk radar pembahasan dengan DPRD Provinsi Bengkulu, bisa jadi justru Polda sedang di Prank Helmi, kecuali pakai duit pribadi pak Gubernur.
Jika Gubernur Helmi Hasan masih merasa dirinya anak bangsa yang menjunjung merah putih, maka tunjukkan dengan keberpihakan nyata, bukan dengan slogan. Bantu rakyat bukan berarti memungut lebih banyak, bukan berarti menelantarkan layanan, bukan berarti membungkam suara kritis lewat retorika populis.
Bengkulu tak butuh Gubernur pencitraan seperti masih persiapan sebagai Cagub 2024 banyak janji. Bengkulu butuh keadilan real, benar-benar Bantu Rakyat bukan retorika ilusi politik dari Gubernur yang sudah definitif berjalan sudah lebih 100 hari berkuasa.
