Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjadi pembicara dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026). Nezar menegaskan keberhasilan kebijakan pemerintah ditentukan oleh kualitas kebijakan, komunikasi yang efektif, serta kepercayaan publik sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan di era digital. (Foto: Dok. Komdigi)
JAKARTA, NEINEWS – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, tetapi juga kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang efektif dan kepercayaan publik (public trust).
Hal tersebut disampaikan Nezar saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Menurut Nezar, perubahan lanskap komunikasi digital membuat pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Karena itu, komunikasi kebijakan harus mampu beradaptasi dengan dinamika ruang digital agar setiap kebijakan dapat dipahami, diterima, dan dipercaya masyarakat.
“Yang kita lakukan adalah memperebutkan trust, kepercayaan publik. Keberhasilan kebijakan merupakan formulasi dari kualitas kebijakan itu sendiri, praktik komunikasi, ditambah public trust. Kalau salah satu unsur ini lemah, maka keberhasilan komunikasi kebijakan akan menghadapi tantangan. Kebijakan yang baik tidak otomatis menjadi kebijakan yang dipercaya,” ujar Nezar.
Ia menjelaskan, masyarakat kini dapat mengakses, memproduksi, sekaligus menyebarluaskan informasi melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut membuat informasi resmi pemerintah harus bersaing dengan beragam narasi yang berkembang di media sosial maupun konten yang dibuat para kreator digital.
“Sekarang sumber informasi itu tersebar. Masyarakat tidak perlu menunggu media atau humas pemerintah untuk memperoleh informasi. Mereka bisa mencari berbagai sumber, bahkan membuat dan menyebarkan kontennya sendiri. Kadang-kadang versi yang dibuat digital creator bersaing dengan informasi resmi pemerintah,” katanya.
Nezar menilai tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks karena algoritma media sosial lebih banyak membentuk persepsi berdasarkan sentimen dibandingkan fakta. Fenomena tersebut memicu polarisasi, echo chamber, hingga post-truth yang memengaruhi cara masyarakat memahami sebuah kebijakan.
“Algoritma bekerja berdasarkan apa yang kita suka dan tidak suka. Yang penting bukan faktanya, tetapi sentimennya. Dari sentimen terbentuk persepsi, lalu persepsi membingkai cara kita melihat persoalan. Kita berhadapan dengan fenomena post-truth,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Nezar menekankan pentingnya membangun komunikasi pemerintah yang cepat, terbuka, empatik, dan berbasis dialog agar kepercayaan publik dapat terus diperkuat.
“Yang harus kita kejar sekarang adalah reclaiming the trust. Pola komunikasi tidak bisa lagi elitis, tetapi harus empatik. Bagaimana kita berinteraksi langsung dengan publik menjadi sangat penting,” tegasnya.
Selain pendekatan komunikasi, Nezar menilai pemanfaatan teknologi digital juga menjadi kebutuhan dalam membaca dinamika percakapan publik secara cepat dan akurat. Pemerintah, kata dia, perlu memanfaatkan social listening, analisis sentimen, hingga sistem early warning untuk mendeteksi potensi krisis komunikasi, termasuk penyebaran konten deepfake berbasis kecerdasan artifisial (AI).
“Kita bisa menggunakan social listening untuk menangkap kata kunci yang sedang diperbincangkan di media sosial, membaca analisis sentimen, membuat sistem peringatan dini terhadap percakapan publik, hingga memantau potensi krisis komunikasi. Tantangan lain yang harus diantisipasi adalah munculnya konten deepfake berbasis AI yang dapat mengacaukan lanskap komunikasi,” paparnya.
Nezar menambahkan, sejumlah negara telah menjadikan kepercayaan publik sebagai fondasi utama dalam komunikasi pemerintahan. Ia mencontohkan Inggris dengan Government Communication Service, Taiwan melalui konsep digital democracy, serta Estonia yang sukses menerapkan digital government.
Menurutnya, berbagai praktik tersebut dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk membangun komunikasi publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menutup paparannya, Nezar menegaskan bahwa integritas informasi merupakan syarat utama dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, pranata humas pemerintah harus mampu menjadi penerjemah kebijakan sekaligus penghubung yang kredibel antara negara dan masyarakat.
“Public trust hanya bisa dibangun jika kita jujur dengan data. Jangan pernah memberikan informasi yang salah. Lebih baik tidak menjawab daripada menyampaikan informasi yang keliru karena itu akan merusak kepercayaan publik. Peran humas bukan sekadar penyampai informasi, tetapi penerjemah kebijakan dan penjaga jembatan antara negara dan warga,” pungkas Nezar.
Editor: Alfridho Ade Permana
