Menkomdigi Meutya Hafid saat Pidatonya mewakili Presiden Prabowo Subianto. Selasa, 27 Mei 2025. Foto/Dok: Ist
NEINEWS, Jakarta — Di tengah hiruk pikuk transformasi digital, satu babak penting dibuka Selasa pagi (27/5/2025) di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. Microsoft, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, meresmikan Indonesia Central Cloud Region kluster pusat data pertamanya di Nusantara. Langkah ini bukan sekadar soal infrastruktur digital, tetapi juga pertarungan besar dalam geopolitik data dan kedaulatan siber Indonesia.
Menkomdigi Meutya Hafid, yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyebut peluncuran ini sebagai bukti dua hal: kepercayaan swasta pada arah kebijakan digital Indonesia dan kesiapan negara dalam menyambut teknologi mutakhir seperti cloud computing dan Artificial Intelligence (AI).
Dalam pidatonya, Meutya menyatakan bahwa investasi ini diharapkan memberi dampak ekonomi hingga Rp 41 triliun, menciptakan 60 ribu lapangan kerja sampai 2028, serta melatih 1 juta talenta digital 840 ribu di antaranya telah aktif.
Namun di balik angka-angka itu, tersimpan tanya besar: apakah pusat data ini akan sepenuhnya memperkuat kemandirian digital Indonesia? Atau justru mempertegas ketergantungan pada korporasi global yang menguasai arsitektur internet dunia?
Pusat data sebagai palagan baru
Data kini dianggap sebagai “minyak baru”. Dan pusat data seperti yang dibangun Microsoft adalah kilangnya. Nilai pasar pusat data Indonesia, menurut Meutya, diproyeksikan tumbuh dari USD2,39 miliar (2024) menjadi USD3,79 miliar (2030). Tapi pertumbuhan ini tak netral. Ia bergantung pada konsumsi digital domestik yang melonjak, sementara kontrol atas data warga Indonesia masih rentan.
Apalagi, dalam konteks keberlanjutan, pembangunan pusat data memiliki jejak karbon besar. Meutya menyebut potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai 207 GW dari surya dan 29 GW dari panas bumi sebagai peluang menjadikan pusat data ini “ramah lingkungan”. Tapi tanpa transparansi standar energi dan audit jejak karbon, hal itu masih sebatas narasi hijau.
Ekonomi digital: Siapa untung, siapa terpinggirkan?
Ekspansi Microsoft ini juga datang saat Indonesia diproyeksikan menjadi poros ekonomi digital Asia Pasifik dengan nilai Gross Merchandise Value (GMV) mencapai USD130 miliar di 2025. Tapi GMV tidak mencerminkan pemerataan manfaat. Apakah pelaku UMKM digital, startup lokal, dan komunitas open source akan ikut diberdayakan? Ataukah ini hanya memperluas ekosistem digital yang dikendalikan segelintir raksasa teknologi?
Meutya menyatakan komitmen untuk memperluas pelatihan AI dan mendirikan pusat kecerdasan buatan di kampus-kampus. Ini tentu penting, tetapi tantangannya lebih besar: membangun ekosistem teknologi yang adil, berpihak pada publik, dan tidak semata menjadi pasar pasif bagi produk asing.
Menjaga nalar kritis dalam euforia digital
Data center bukan menara gading. Ia akan berdampak pada tata kelola data, privasi, energi, hingga tatanan sosial. Maka, sambil menyambut investasi, Indonesia mesti tegas menetapkan regulasi yang berpihak pada rakyat: dari RUU Perlindungan Data Pribadi yang kuat, peta jalan Green Data Center, hingga keterlibatan masyarakat sipil dalam tata kelola AI.
Peluncuran ini menandai satu langkah penting, tapi bukan akhir dari perjalanan. Indonesia kini berdiri di persimpangan: menjadi pusat digital yang mandiri dan berdaulat, atau sekadar menjadi peladen di dapur data dunia.
Editor: Alfridho Ade Permana
