Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, meminta pabrik kelapa sawit tidak semena-mena menurunkan harga TBS sebelum ada kebijakan resmi dari pemerintah. Pemprov juga meminta dinas terkait turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyebab anjloknya harga sawit di tingkat petani. Foto/Dok: Ist
NEINEWS, BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat merespons keluhan petani sawit terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) dalam beberapa hari terakhir. Melalui rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan kabupaten/kota, Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan petani di daerah.
Rapat yang digelar secara daring dari Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (22/5), dipimpin langsung Wakil Gubernur Bengkulu, Mian. Dalam arahannya, Mian menekankan pentingnya menghadirkan ketenangan di tengah keresahan petani akibat turunnya harga sawit secara drastis di tingkat pabrik maupun pengepul.
“Kita melaksanakan rapat ini untuk memberikan keteduhan dan ketenangan kepada masyarakat bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan melindungi petani di daerah,” ujar Mian.
Menurutnya, pemerintah saat ini mengedepankan transparansi dalam tata kelola komoditas sawit. Ia menyoroti perlunya pengawasan terhadap praktik-praktik yang dinilai merugikan negara maupun petani, seperti data ekspor yang tidak tercatat hingga dugaan praktik mark up.
“Tidak ada lagi ekspor titip-titip, data yang tidak tercatat di negara, maupun praktik mark up. Ini harus kita berikan pengertian kepada masyarakat,” tegasnya.
Mian juga meminta seluruh kepala dinas di kabupaten/kota segera turun langsung ke lapangan dan melakukan pengecekan ke pabrik kelapa sawit guna mengetahui penyebab pasti turunnya harga TBS di tingkat petani.
Ia menilai, penurunan harga yang terjadi dalam waktu singkat harus menjadi perhatian serius, terlebih harga sawit di sejumlah daerah dilaporkan turun cukup tajam tanpa adanya kebijakan resmi dari pemerintah.
“Ini menjadi perhatian bagi kepala dinas di daerah agar pabrikan kelapa sawit tidak sekonyong-konyong menjatuhkan harga di tingkat petani sebelum ada kebijakan resmi. Apalagi penurunannya sangat drastis,” katanya.
Lebih lanjut, Mian menegaskan bahwa langkah dan kebijakan Pemerintah Pusat saat ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memberikan perlindungan terhadap petani sawit di Indonesia.
“Kita yakin kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini untuk mengontrol ekonomi kita,” imbuhnya.
Diketahui, harga ketetapan TBS sawit saat ini berada di angka Rp3.465 per kilogram. Namun dalam dua hari terakhir, sejumlah petani sawit di beberapa kabupaten di Bengkulu mengeluhkan penurunan harga yang terjadi di tingkat pabrik dan pengepul, sehingga memicu keresahan di kalangan petani. (MC)
Editor: Alfridho Ade Permana
