Spanduk bertuliskan Kehadiran PLTA Telah Merampas Mata Pencaharian Masyarakat yang di Bentangkan didepan Rumah Warga dan Proyek PLTA Kerinci, Jambi. Foto/Dok: Kolase Istimewa Neinews – Alfridho Ade Permana
NEINEWS, Kerinci, Jambi — Di tengah gemuruh narasi transisi energi dan pembangunan nasional, jeritan masyarakat Pulau Pandan di Kabupaten Kerinci, Jambi, nyaris tak terdengar. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci milik PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) yang berdiri megah di Kecamatan Batang Merangin, bukan hanya mengubah aliran sungai, tapi juga mengubah nasib warga sekitar yang bergantung padanya.
Alih-alih membawa berkah, Mega proyek yang digadang-gadang sebagai simbol energi hijau itu justru menyisakan luka. Sungai Batang Merangin urat nadi kehidupan masyarakat adat dan petani kini mengering di banyak titik. Air tak lagi mengalir seperti dulu. Ikan menghilang, sawah-sawah mengering, dan hasil panen merosot tajam.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi jangan korbankan kami,” tegas Nanang Sudayana, Ketua BPD Pulau Pandan, kepada media ini, Minggu (27/07/2025).
Dengan suara bergetar, Nanang menyampaikan kekecewaan warganya. Mereka mendukung proyek PLTA, bahkan ikut menjaga stabilitas selama empat tahun pembangunan. Tapi dukungan itu tak boleh dibayar dengan pengabaian atas hak-hak dasar. “Kami hanya menuntut agar mata pencaharian kami yang telah diwariskan leluhur tetap terjaga,” tambahnya.
Konflik sosial kini mulai terasa. Perpecahan muncul di antara warga. Ketegangan menggantung di udara. Tapi suara rakyat masih memilih jalur damai meminta dialog, bukan konfrontasi. Nanang bahkan menyebut satu per satu nama pejabat dan pemilik proyek, berharap mereka bersedia turun tangan dari Bupati Kerinci, Gubernur Jambi, hingga Presiden Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla selaku pemilik PT Kalla Group.
“Tolong datanglah. Jangan hanya baca laporan. Lihatlah langsung apa yang terjadi di lapangan. Rasakan kesulitan kami,” kata Nanang dengan nada tegas.
Lebih dari sekadar kompensasi uang, warga menuntut kepastian hidup. Mereka tidak ingin hanya jadi penonton dari pembangunan yang katanya untuk rakyat, tapi justru mengorbankan rakyat. “Kami tak ingin ada gesekan. Tapi jika terus dibiarkan, ketegangan ini bisa jadi bara,” ucapnya mengingatkan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) maupun pemerintah. Diam yang menyakitkan bagi masyarakat yang telah kehilangan sumber hidupnya.
Kisah dari Kerinci ini bukan sekadar soal satu proyek. Ini adalah cermin dari wajah transisi energi di Indonesia apakah ia berjalan adil, ataukah hanya mengganti polusi batu bara dengan derita rakyat kecil?
Energi bersih sejatinya tidak boleh meninggalkan korban. Ketika tanah, air, dan ruang hidup dikorbankan demi megawatt listrik, maka sudah saatnya kita bertanya: untuk siapa sebenarnya pembangunan ini?
Reporter: Alfridho Ade Permana
