Mensesneg Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur, Prabowo Beri Sejumlah Saran

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026). Foto/Dok: Ist

JAKARTA, NEINEWS — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dilansir dari CNBC Indonesia, Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.

Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika politik yang berkembang, khususnya berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ungkap Prasetyo.

Pernyataan Mensesneg tersebut sekaligus mengonfirmasi kabar yang sebelumnya beredar mengenai adanya pertemuan antara kedua pemimpin negara tersebut.

Prasetyo juga meluruskan informasi mengenai sikap Presiden Prabowo terhadap niat pengunduran diri Gibran.

Menurutnya, tidak benar apabila Presiden Prabowo disebut telah menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” jelasnya.

Prasetyo menambahkan, dalam pembicaraan tersebut Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di sisi lain, perkembangan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya dinamika politik di parlemen.

Sejumlah anggota DPR RI mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi perhatian publik dan berkaitan dengan putusan MK maupun MA.

Pemerintah, melalui Prasetyo Hadi, menyatakan menghormati hak konstitusional DPR dan para anggotanya dalam menjalankan fungsi politik serta pengawasan terhadap pemerintahan.

Meski demikian, pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran tersebut belum dapat dimaknai sebagai pengunduran diri yang telah resmi berlaku.

Hingga perkembangan informasi ini, belum ada keterangan mengenai keputusan formal atas niat pengunduran diri tersebut maupun proses ketatanegaraan selanjutnya.

Perkembangan sikap Presiden Prabowo dan langkah politik Gibran ke depan pun masih menjadi perhatian publik nasional.

Pewarta: Alfridho Ade Permana

Exit mobile version