Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi. Foto/Dok: Ist-isbcenter
BENGKULU, NEINEWS — Polemik dugaan pungutan dalam pengurusan Surat Keterangan Penghasilan (SKP) di Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu, kembali menjadi perhatian. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cahaya Provinsi Bengkulu mendesak Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN), sekaligus menata ulang jabatan struktural di lingkungan pemerintahan tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Ketua LSM Cahaya Provinsi Bengkulu, Sahral Mulyadi atau yang akrab disapa Ujang Cahaya, menilai persoalan pelayanan publik di tingkat bawah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, evaluasi birokrasi diperlukan untuk memastikan seluruh aparatur menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), kompetensi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memasuki tahun 2027, Ujang secara tegas meminta Wali Kota Bengkulu tidak hanya melakukan evaluasi terhadap persoalan yang mencuat di tengah masyarakat, tetapi juga mengambil langkah konkret berupa penyegaran dan rotasi jabatan secara terukur.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pengamatannya, terdapat sejumlah PNS yang telah menduduki posisi atau jabatan yang sama selama lebih dari lima tahun. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“Memasuki tahun 2027 ini, kami dari LSM Cahaya mendesak Wali Kota Bengkulu agar segera melakukan langkah nyata berupa penyegaran dan rotasi PNS secara menyeluruh, mulai dari tingkat Kasi di kelurahan hingga jajaran kecamatan. Banyak pejabat yang sudah duduk di posisi yang sama lebih dari lima tahun. Rotasi ini sangat mendesak agar penempatan aparatur benar-benar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), kompetensi, serta bidang jabatannya masing-masing,” tegas Ujang Cahaya, Senin (9/11/2026).
Dugaan Pungutan Harus Dievaluasi, Pelayanan Publik Jangan Jadi Beban Masyarakat
Menurut Ujang, dugaan pungutan dalam pelayanan administrasi di Kelurahan Padang Harapan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Pemerintah Kota Bengkulu diminta menelusuri persoalan tersebut secara objektif dan transparan, termasuk memastikan apakah terdapat prosedur maupun dasar hukum yang membenarkan adanya biaya dalam pengurusan dokumen yang dikeluhkan masyarakat.
Ia menilai, pelayanan administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, aparatur harus memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan tidak membebani warga dengan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
LSM Cahaya juga meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada klarifikasi administratif, tetapi melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh aparatur.
Rotasi Jabatan Dinilai Penting Cegah Stagnasi Birokrasi
Lebih lanjut, Ujang menekankan pentingnya penyegaran organisasi melalui mekanisme tour of duty atau rotasi penugasan. Menurutnya, rotasi jabatan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi aparatur dapat mendorong peningkatan kinerja serta mencegah terbentuknya zona nyaman dalam birokrasi.
Ia meminta evaluasi dilakukan mulai dari pejabat tingkat Kepala Seksi (Kasi) kelurahan, sekretaris kelurahan, lurah, hingga pejabat di lingkungan kecamatan.
“Jangan sampai jabatan menjadi zona nyaman. Penyegaran birokrasi harus dilakukan secara objektif dan profesional. Penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu,” tegasnya.
Ujang berharap Wali Kota Bengkulu segera mengambil langkah strategis untuk membenahi tata kelola pemerintahan di tingkat bawah. Menurutnya, reformasi birokrasi harus dapat dirasakan langsung masyarakat melalui pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.
LSM Cahaya Provinsi Bengkulu menegaskan akan terus mengawal persoalan pelayanan publik, termasuk dugaan pungutan SKP di Kelurahan Padang Harapan, hingga terdapat kejelasan dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Hingga berita ini ditayangkan, persoalan dugaan pungutan SKP tersebut tetap membutuhkan klarifikasi dan penelusuran dari pihak terkait agar fakta serta dasar hukum pelayanan dapat diketahui secara terang oleh masyarakat.
Pewarta: Alfridho Ade Permana
