Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Foto/Dok: Ist- BPMI Setpres
JAKARTA, NEINEWS — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan potensi pemborosan anggaran negara yang nilainya mencapai Rp480 triliun dari belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya anggaran yang berpotensi terbuang tersebut diduga berkaitan dengan kebocoran serta sistem pengadaan pemerintah yang belum berjalan secara efisien.
Dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (11/11/2026), angka tersebut berdasarkan laporan yang diterima Prabowo dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa.
Dalam keterangannya, Prabowo menjelaskan bahwa sekitar sepertiga APBN atau setara Rp1.200 triliun dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Namun, dari total anggaran tersebut, sekitar 40 persen dinilai berpotensi hangus akibat ketidakefisienan pengadaan.
“Beliau (Kepala LKPP) mengatakan sepertiga APBN kita adalah belanja barang dan jasa, sepertiga. Dan beliau hitung dari belanja barang ini 40 persen hangus. Jadi kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp1.200 triliun. Kalau 40 persen dari Rp1.200 triliun itu adalah Rp480 triliun,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai Nasional Demokrat (NasDem) di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026) malam.
Prabowo menyebut nilai Rp480 triliun tersebut setara hampir US$30 miliar. Menurutnya, persoalan itu menjadi gambaran serius mengenai lemahnya manajemen belanja pemerintah yang harus segera dibenahi.
Meski demikian, Prabowo menilai temuan tersebut tidak semata-mata menjadi kabar buruk. Sebab, apabila sistem pengelolaan anggaran diperbaiki, potensi pemborosan itu dapat ditekan dan dialihkan untuk membiayai program pembangunan yang lebih produktif.
“Tapi ini bisa menjatuhkan moril kita, tapi ini bisa memberi harapan, artinya ini adalah masalah manajemen,” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo menyoroti pola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota.
Menurutnya, mekanisme pengadaan yang tidak terintegrasi menyebabkan barang dengan jenis dan kebutuhan serupa dapat dibeli dengan harga berbeda di setiap daerah.
Ia mencontohkan kebutuhan kendaraan bus dan mobil pemadam kebakaran yang hampir dimiliki seluruh pemerintah daerah. Namun, masing-masing daerah melakukan pembelian sendiri-sendiri.
Hal serupa juga terjadi dalam pengadaan komputer di tingkat kabupaten serta obat-obatan yang dibutuhkan rumah sakit.
Prabowo menilai pola pengadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan karena pemerintah tidak memanfaatkan kekuatan belanja secara bersama-sama.
Karena itu, ia mendorong konsolidasi pengadaan barang dan jasa melalui satu badan agar proses belanja pemerintah dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Menurut Prabowo, apabila sistem tersebut diterapkan, pemerintah berpeluang menghemat anggaran hingga 40 persen dari belanja barang dan jasa.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung hasil perhitungan sejumlah ekonom yang menyebut sekitar 30 persen kekayaan Indonesia mengalami kebocoran.
Ia bahkan mengaitkan angka tersebut dengan potensi kebocoran APBN yang dinilai perlu mendapat perhatian serius seluruh jajaran pemerintahan.
Prabowo menegaskan bahwa pembenahan tata kelola anggaran menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan sebagaimana tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Menurutnya, pengelolaan sumber daya dan anggaran negara harus dilakukan secara lebih efektif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan Presiden tersebut sekaligus menjadi sorotan terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sebab, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah harus sebanding dengan kualitas barang, jasa, dan hasil pembangunan yang diterima masyarakat.
Pewarta: Alfridho Ade Permana
