Ratusan Mahasiswa dari Berbagai Perguruan Tinggi di Bengkulu Menggelar Aksi Unjuk Rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (4/11/2026). Foto/Dok: Ist-Neinews
BENGKULU, NEINEWS — Gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah kembali menggema di Provinsi Bengkulu. ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan nasional yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan masyarakat.
Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (4/11/2026), tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi secara terbuka, terutama kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik, kondisi ekonomi masyarakat, lingkungan hidup, demokrasi, serta penegakan hukum.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah isu strategis yang dianggap membutuhkan perhatian serius pemerintah dan wakil rakyat di parlemen.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia sebagai bencana nasional serta mengambil langkah konkret untuk menghentikan kebakaran dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Selain persoalan lingkungan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sasaran kritik. Mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Program Koperasi Desa Merah Putih turut disorot. Mahasiswa mempertanyakan efektivitas program tersebut serta mendesak agar pelaksanaannya benar-benar memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi masyarakat desa.
Demokrasi dan Penegakan Hukum Ikut Disorot
Tidak hanya persoalan program pemerintah, mahasiswa juga menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
Mereka mendesak pemerintah menjaga ruang demokrasi, menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, serta memastikan supremasi hukum berjalan tanpa tebang pilih.
Isu penolakan militerisasi di ruang sipil juga masuk dalam agenda tuntutan. Mahasiswa meminta pemerintah menjaga batas kewenangan institusi negara agar kehidupan sipil tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.
Berbagai tuntutan tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintahan nasional selama dua tahun terakhir.
Aksi Sempat Memanas, Mahasiswa Berhadapan dengan Aparat
Dinamika aksi sempat meningkat ketika massa berupaya memasuki area Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Situasi tersebut diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.
Meski demikian, aksi tersebut menjadi gambaran bahwa mahasiswa masih menggunakan ruang demonstrasi sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan mengingatkan pemerintah terhadap persoalan publik.
Mahasiswa menghendaki agar kritik yang disampaikan tidak berhenti sebagai suara di jalanan, melainkan ditindaklanjuti melalui langkah konkret oleh pemerintah dan lembaga legislatif.
DPRD Provinsi Bengkulu sebagai lembaga perwakilan rakyat juga diharapkan tidak sekadar menjadi tempat penyampaian aspirasi, tetapi mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Sebab, evaluasi kebijakan publik bukan hanya menyangkut pencapaian program pemerintah, melainkan juga menyangkut transparansi anggaran, ketepatan sasaran, perlindungan hak masyarakat, dan tanggung jawab penyelenggara negara.
Mahasiswa pun menegaskan pentingnya pemerintah membuka ruang kritik dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan ke depan.
Pewarta: Alfridho Ade Permana
