Opini Publik | Oleh: Vox Populi Vox Dei
Kunjungan Konsul Jenderal India untuk wilayah Medan, Ravi Shanker Goel, ke Provinsi Bengkulu disambut hangat oleh Gubernur Helmi Hasan, membuka lembaran baru kerja sama internasional. Agenda besar seperti ekspor batu bara, sawit, dan penguatan layanan kesehatan menjadi tajuk utama yang digaungkan. Namun di balik semangat diplomasi dan potensi kolaborasi, ada ironi yang tak bisa diabaikan: mengapa yang ditawarkan justru komoditas yang sedang bermasalah secara hukum dan ekologi?
Analisis Politik dan Ekonomi:
Dalam perspektif politik pembangunan, diplomasi semestinya menjadi instrumen pembuka peluang kesejahteraan jangka panjang, bukan sebagai alat untuk memperluas ekspansi industri bermasalah. Alih-alih memperbaiki tata kelola dan menyelesaikan konflik hukum komoditas ini, Helmi Hasan justru menawarkan produk tersebut kepada negara asing—seolah menutup mata terhadap luka yang masih menganga di dalam negeri Bengkulu.
Ironi Komoditas Unggulan: Batu Bara dan Sawit, Simbol Krisis Ekologi
Batu bara dan CPO (minyak sawit mentah) memang disebut sebagai “unggulan” Bengkulu, tapi realitas di lapangan berkata lain. Seluruh perusahaan sawit di Bengkulu tercatat memiliki persoalan hukum—mulai dari HGU ilegal, pembabatan hutan, hingga konflik agraria dengan masyarakat adat dan petani lokal. Di sektor pertambangan, dua perusahaan batu bara tengah menjadi pesakitan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, tersangkut dugaan perizinan palsu, penggelapan royalti, dan perusakan lingkungan.
Analisis Sosial dan Filsafat:
Apa arti sebuah “komoditas unggulan” jika dibangun dari tanah yang direbut, hutan yang ditebang, dan air yang tercemar? Secara filsafat moral, pembangunan seperti ini kehilangan akar etikanya—ia tidak lagi berbicara tentang kesejahteraan bersama, tetapi tentang akumulasi untuk segelintir elite. Ini juga bertentangan dengan Sila ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Alih-alih menawarkan produk berbasis inovasi atau sektor yang memberdayakan rakyat, diplomasi ini justru dibangun dari fondasi rapuh: ekstraksi sumber daya alam yang menyisakan krisis.
Dan ironinya, semua itu dibungkus dengan slogan populis yang nyaring namun kosong: “Bantu Rakyat.”
Bukit Sanggul: Diplomasi yang Mengabaikan Jeritan Alam
Puncak ironi dari semangat diplomasi Helmi Hasan adalah pengabaian terhadap tragedi ekologis yang sedang mengancam Bukit Sanggul di Seluma. Kawasan yang merupakan paru-paru daerah dan sumber air bagi ribuan petani itu tengah dibidik menjadi tambang emas skala besar. Masyarakat lokal, petani, hingga aktivis lingkungan sudah melakukan aksi protes bertubi-tubi. Namun apa tanggapan Gubernur Helmi Hasan? Diam.
Pandangan Lingkungan dan Etika Publik:
Diamnya seorang pemimpin dalam menghadapi krisis ekologi bukanlah netralitas—itu adalah keberpihakan pada pemodal dan investor. Bukit Sanggul bukan sekadar objek tambang; ia adalah simbol kehidupan. Diplomasi yang tidak berpijak pada etika lingkungan adalah bentuk penyangkalan terhadap tanggung jawab kepemimpinan.
Bukannya merespons jeritan rakyat, Helmi Hasan justru seakan-akan mendorong peluang kerja sama internasional yang membuka peluang kerja sama emas sebagai produk ekstraksi merusak alam, yang tengah menjadi pemicu konflik di Bukit Sanggul. Bersama Rohidin Mersyah dan Teddy Rahman, Helmi telah dicap sebagai trio perusak ekologi Seluma, namun citra itu tak menggoyahkan arah kebijakannya. Seolah diplomasi adalah ruang pelarian dari tanggung jawab ekologis di dalam negeri Bengkulu.
Maka muncul pertanyaan getir: “Bantu Rakyat” yang mana? Apakah rakyat Seluma yang tanahnya akan digali dan airnya dikeringkan masuk dalam daftar yang dibantu? Atau tanah tambang batubara dan perkebunan sawit yang merugikan rakyat bermasalah hukum dianggap “bantu rakyat” Juga?
Diplomasi Tanpa Hati Nurani?
Padahal, diplomasi subnasional seperti yang dilakukan Bengkulu bukan sekadar seremoni bilateral. Ini seharusnya menjadi instrumen untuk membawa kesejahteraan rakyat secara langsung, bukan legitimasi baru bagi ekspansi industri yang eksploitatif.
Pandangan Pancasila dan Kemanusiaan:
Dalam bingkai Pancasila, diplomasi seharusnya berpijak pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Sila ke-2), bukan sekadar keuntungan ekonomi. Jika diplomasi itu menindas yang lemah, mengabaikan suara rakyat, dan merusak alam, maka diplomasi itu adalah penistaan terhadap semangat dasar bangsa.
Kita perlu bertanya: Apakah diplomasi ini bertujuan membuka pasar, atau menutupi luka Rakyat Bengkulu? Apakah ini jembatan kemajuan, atau jembatan menuju kehancuran ekologis menyengsarakan Rakyat Bengkulu?
Karena jika batu bara, sawit bermasalah, dan rencana tambang emas dijual atas nama diplomasi, maka ini bukan bentuk “Bantu Rakyat”, melainkan “Bantai Rakyat” Sendiri.
Rekomendasi Jalan Tengah: Menata Diplomasi yang Pancasilais
- Audit Ekologi sebagai Syarat Diplomasi
Jangan tawarkan komoditas yang sedang dalam konflik hukum dan lingkungan. Diplomasi harus berbasis transparansi dan keberlanjutan.
- Alihkan Fokus ke Sektor Inklusif
Kembangkan kerja sama di bidang pertanian ramah lingkungan, industri kreatif, pelatihan vokasi, dan teknologi hijau—bukan tambang dan sawit.
- Libatkan Masyarakat Sipil
Buka ruang partisipasi bagi organisasi petani, UMKM, dan pelajar dalam merumuskan naskah kerja sama. Diplomasi yang sehat harus inklusif dan terbuka.
Penutup: Pintu Diplomasi Sudah Dibuka Tapi Untuk Siapa?
Gubernur Helmi Hasan mungkin telah membuka pintu diplomasi ke India, tapi rakyat Bengkulu masih menunggu: apakah pintu itu akan membawa kesejahteraan, atau justru membawa investor untuk menjarah tanah mereka?
Jika kerja sama ini tidak disertai keberanian untuk meluruskan arah pembangunan, maka diplomasi ini bukan lagi alat kemajuan—melainkan stempel resmi atas perusakan tanah sendiri.
Dan slogan “Bantu Rakyat” tak ubahnya menjadi kosmetik murahan, yang menutupi wajah kebijakan yang justru menyakiti mereka yang seharusnya dibantu.
Karena di mata rakyat yang airnya tercemar dan hutannya dirampas, diplomasi yang tak berpihak pada keadilan adalah bentuk baru dari kolonialisme—bedanya, kini dilakukan oleh pemimpin sendiri.
