Bengkulu, Neinews.Org –Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa ada kemungkinan relawan akan mendapatkan posisi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Prabowo dan Gibran akan mempertimbangkan individu yang berkontribusi terhadap kemenangan mereka dalam Pemilu 2024.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum, dan tentunya mereka yang berjuang akan mendapatkan perhatian dari presiden dan wakil presiden terpilih,” ungkap Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (30/9/2024).
Dia juga menegaskan bahwa semua kalangan, termasuk relawan, akan dipertimbangkan untuk posisi dalam kabinet. Namun, Muzani tidak memberikan jawaban pasti terkait kritik mengenai kesulitan membentuk kabinet yang berisi banyak pakar akibat banyaknya koalisi. Dia hanya menyebut bahwa banyak pakar yang ingin menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan mendatang.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco, menyatakan bahwa calon menteri dari Gerindra yang akan masuk kabinet Prabowo hanya sedikit dan tidak akan menjadi mayoritas. Dasco menambahkan bahwa nama-nama tersebut sudah ada di tangan Prabowo, dan menyebut bahwa menteri dari Gerindra tidak hanya berasal dari satu latar belakang saja. Mengenai jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti jumlah penambahan yang akan dilakukan, karena itu merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
Dasco sebelumnya menyatakan bahwa penambahan jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih dalam tahap simulasi. Ia menjelaskan bahwa angka yang beredar, seperti 44, 42, atau 40 kementerian, belum bisa dipastikan.
“Kami masih melakukan simulasi,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/9/2024). Meskipun demikian, ia belum dapat memberikan informasi mengenai nomenklatur kementerian dalam pemerintahan yang akan datang, karena susunan kabinet masih dalam proses pengaturan dan dapat berubah.
Dasco memperkirakan bahwa nomenklatur kementerian dan susunan menteri akan final pada H-7 atau H-5 sebelum pelantikan. Penambahan kementerian ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan serta memenuhi janji kampanye yang telah disampaikan sebelumnya. “Penambahan kementerian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tugas kementerian demi memenuhi janji kampanye dan program aksi yang telah kami tetapkan,” tambahnya.
Sumber : liputan6.com
