Opini Publik Oleh: Vox Populi Vox Dei
Tak ada ironi yang lebih pahit dari seorang reformis yang akhirnya digulung kasus yang dulu biasa ia bongkar di meja redaksi. Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN dan mantan bos besar Jawa Pos, kini resmi menyandang status tersangka. Bukan karena berita yang ia tulis, tapi karena dugaan pemalsuan surat, penggelapan jabatan, dan pencucian uang yang menyeretnya ke ruang interogasi.
Dahlan dulu dikenal sebagai wartawan flamboyan, pembawa obor perubahan, pembalik keadaan Jawa Pos dari koran sekarat menjadi kerajaan media. Kini, ia menjadi berita utama bukan sebagai pengubah narasi, tapi sebagai tokoh utama dalam cerita kriminal ekonomi perusahaan yang ia bangun sendiri.
Apakah ini karma? Atau hanya fragmen getir dari usia dan kekuasaan yang tak pernah benar-benar pergi? Yang jelas, surat penetapan tersangka dari Polda Jatim pada 7 Juli 2025 tak lagi bisa dibantah dengan gaya humor khas Dahlan di Disway-nya. Kali ini, surat itu bukan tulisan inspiratif, melainkan dokumen hukum lengkap dengan cap dan pasal-pasal memberatkan.
Kasus ini berasal dari internal Jawa Pos sendiri, dilaporkan oleh manajemen yang kini dipimpin orang lain. Ada aroma kudeta di dalam rumah sendiri. Apakah ini pembersihan? Atau balas dendam korporasi?
Yang membuat ironi ini makin sempurna, Dahlan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan sejak 2024, meski ia sudah tak menjabat direktur sejak 2002. Dua dekade lalu ia angkat kaki, tapi jejak kepemilikan dan pengaruhnya ternyata masih menempel dan kini menjelma menjadi bukti perkara.
Sejumlah pasal menjeratnya: Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), Pasal 374 KUHP (penggelapan dalam jabatan), ditambah Pasal 372 dan 55 tentang kerja sama kriminal dan pencucian uang. Berat. Tapi lebih berat lagi jika melihat reputasi Dahlan yang pernah dielu-elukan sebagai pembaru BUMN, pembasmi birokrasi lamban, dan simbol dari “Indonesia bisa.”
Apakah publik masih percaya pada sosok ini? Atau kita sedang menyaksikan bagaimana zaman menggulung para tokohnya seperti ombak menggulung pasir di pantai perlahan, pasti, dan tak peduli seberapa keras batu karang pernah berdiri?
Kuasa hukum Dahlan pun bereaksi cepat, mengklaim kliennya tidak pernah diundang gelar perkara. Dahlan sendiri mengaku heran, bahkan bertanya: “Apa ini terkait PKPU?” Pertanyaan yang justru menambah drama: karena dalam dunia bisnis dan hukum, siapa pun tahu ketika seseorang lebih bingung daripada menjelaskan, biasanya ada yang tidak beres.
Dahlan Iskan bukan nama kecil. Ia adalah legenda. Tapi mungkin legenda pun harus diuji di ruang sidang. Ironi terbesar dari seorang reformis bukan ketika ia kalah melawan sistem, tapi ketika ia menjadi bagian dari sistem itu sendiri.
Dan mungkin seperti banyak tokoh besar lain dalam sejarah republik ini Dahlan akan mengakhiri kisahnya bukan dengan pidato perpisahan, melainkan dengan nomor perkara.
