Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Foto/Dok: Ist-Kompas
JAKARTA, NEINEWS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut). Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik menggeledah enam lokasi dan mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik.
Dilansir dari detikNews, Rabu (11/11/2026), penggeledahan dilakukan selama dua hari, yakni Senin hingga Selasa (9–10 November 2026). Enam lokasi yang menjadi sasaran penyidik terdiri dari dua kantor dan empat rumah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan dua kantor yang digeledah merupakan Kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II BBPJN Sumatera Utara.
Sementara empat lokasi lainnya meliputi dua rumah pihak swasta yang merupakan kontraktor pembangunan jalan, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Utara, serta rumah mantan Kepala Satuan Kerja di lingkungan BBPJN Sumatera Utara.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” ujar Budi sebagaimana dikutip dari detikNews.
Budi menegaskan, penggeledahan tersebut masih menjadi bagian dari rangkaian penyidikan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Dalam perkara pengembangan tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Dari jumlah itu, tujuh orang telah dilakukan penahanan.
Delapan Pejabat BBPJN Jadi Tersangka
Adapun tujuh tersangka yang telah ditahan KPK yakni Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, mantan Kepala BBPJN Sumatera Utara periode September 2024 hingga 28 Juni 2025.
Kemudian Rahmad Parulian, mantan Kepala Satker Wilayah I BBPJN Sumut; Faisal selaku PPK 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I; Heri Handoko selaku PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I.
Selanjutnya T. Rahmansyah Putra selaku Kepala Satker PJN Wilayah II Sumatera Utara; Manaek Manalu selaku PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II; serta Munson Ponter Paulus selaku PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut.
Sementara satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, yang merupakan mantan Kepala Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara, belum termasuk dalam tujuh tersangka yang telah ditahan sebagaimana informasi dalam pemberitaan tersebut.
Pengembangan Kasus Korupsi Proyek Jalan
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I BBPJN Sumut.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK kemudian memperluas penanganan perkara dengan menetapkan sejumlah pejabat di lingkungan BBPJN Sumut sebagai tersangka baru.
Penggeledahan di enam lokasi tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan alat bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi perkara dan mengungkap lebih jauh dugaan praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara.
Penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik diharapkan dapat membantu penyidik menelusuri proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga dugaan aliran uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
KPK masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini guna mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.
Pewarta: Alfridho Ade Permana
