Puluhan Kontraktor Saat Menggelar Aksi Demonstrasi di Depan Kantor Bupati Seluma, Bengkulu. Rabu, 7 Mei 2025. Foto/Dok: Ist
NEINEWS, Seluma — Tunggakan lama yang tak kunjung diselesaikan akhirnya meledak di depan Kantor Bupati Seluma. Rabu (7/5/2025), puluhan kontraktor yang tergabung dalam Gerakan Keluarga Kontraktor Seluma turun ke lapangan, menuntut hak mereka atas proyek pembangunan tahun 2024 yang tak kunjung dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma, provinsi Bengkulu.
Mereka datang bukan dengan spanduk penuh warna atau orasi penuh celaan. Mereka datang dengan satu hal yang tersisa: tuntutan akan keadilan.
“Kami ini bukan pengemis, kami pekerja. Semua tahapan kami jalani—administrasi, kontrak, sampai pembangunan kami selesaikan. Tapi sampai hari ini, tak sepeser pun kami terima dari proyek itu,” kata Aurego Jaya, koordinator aksi, dengan suara bergetar.
Rp 4,3 miliar. Itulah angka yang kini menggantung di langit-langit pemerintahan Seluma. Angka yang—jika tak segera diturunkan ke tanah—akan menjadi beban sejarah bagi siapapun yang menjabat hari ini dan esok.
Syaiful Anwar, koordinator lapangan aksi, mengingatkan bahwa infrastruktur bukan sekadar jalan atau gedung. Ia adalah fondasi kepercayaan.
“Kami sabar, sudah lebih dari setahun. Tapi kami juga punya anak, punya tanggungan. Negara ini tak bisa dibangun dari janji yang tak ditepati,” ujarnya.
Dalam aksinya, para kontraktor membawa tiga tuntutan utama:
1. Pemkab Seluma diminta segera mencairkan dana Rp4,3 miliar dari pos Dana Bagi Hasil (DBH) yang disebut masih tersedia, untuk membayar pekerjaan yang sudah selesai namun belum dibayar.
2. Bupati Seluma terpilih periode 2025–2030 diminta membuat dan menandatangani surat pengakuan utang kepada para kontraktor yang belum dibayar, dan berkomitmen melunasinya dalam tahun 2025.
3. Bupati Seluma hasil Pilkada 2029 diminta serius membangun Seluma—bukan hanya fisiknya, tapi juga tanggung jawab sosialnya.
Di tengah gempuran retorika pembangunan dan janji politik pasca-pilkada, aksi ini jadi pengingat keras bahwa fondasi pembangunan tak boleh dibangun di atas penderitaan para pekerja. Sebab, membangun daerah tanpa membayar tukang adalah pengkhianatan paling telanjang terhadap janji publik.
Editor: Alfridho Ade Permana
