Opini Publik: Oleh: Vox Populi Vox Dei
“Jangan main-main dengan korupsi!” peringatan Presiden Prabowo Subianto di Gedung BPIP pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu, bukan sekadar pidato. Ia adalah aba-aba. Pesan keras kepada pejabat negara, partai politik, dan para oligarki agar tak lagi menjadikan uang negara sebagai bancakan.
Bersamaan dengan itu, Prabowo menegaskan satu hal: UU Perampasan Aset Koruptor yang belasan tahun terkatung kini mulai dijalankan. Penegak hukum tidak lagi berdiri sendiri. Kejaksaan kini bersandar pada dukungan penuh TNI untuk mendobrak tembok mafia sebuah kudeta merangkak yang menandai: zaman pura-pura KPK, Polri dan Kejaksaan memberantas korupsi telah selesai. Saat ini semua koruptor lagi gemeteran ketakutan menunggu giliran diciduk Kejaksaan.
Riza Chalid: Papa Minta Saham, Papa Dikejar Negara
Nama Riza Chalid adalah simbol gurita korupsi migas nasional. Dari skandal “Papa Minta Saham” Freeport, kini ia kembali ditetapkan Kejagung sebagai tersangka mega korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Tiga kali mangkir, Riza diburu hingga ke Singapura. Di belakangnya, delapan pejabat rantai pasok migas BUMN ikut terseret.
Negara rugi Rp285 triliun cukup untuk membiayai makan bergizi gratis jutaan anak sekolah hingga lima tahun. Dulu, mafia seperti Riza bisa kabur ke luar negeri. Hari ini, Kejagung, Kemenkumham, dan TNI bersinergi menjemput paksa. Perintahnya jelas: aset disita, uang negara dikembalikan
Bebby Hussy: Raja Batubara Masuk Radar Kejaksaan Tinggi Bengkulu
Di Bengkulu, Bebby Hussy bernasib sama. Raja batubara ini diperiksa marathon oleh Kejati Bengkulu terkait aliran dana politik Rp1,5 miliar untuk Pilkada 2024 buat Rohidin Mersyah bahkan dalam persidangan Bebby Hussy saat dikroscek Rohidin dan Tim pengacara mengakui telah membantu juga money politics buat rival Politik Rohidin yaitu Helmi Hasan dalam pilkada ditegaskan oleh Aan Pengacara kepada wartawan usai sidang.
Selain gratifikasi politik, Bebby diduga menambang di luar IUP, merambah hutan lindung di Bengkulu Tengah dan Seluma. Modusnya klasik: kongsi tambang, kolusi izin, lahan rakyat terampas. Dan sedang jadi pasien Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Aset Tambang sudah disita kerugian 300 Miliar sedang dihitung audit BPKP.
Hari ini, kudeta merangkak penegakan hukum mulai menekan para raja lokal. TNI bukan hanya jaga kedaulatan di perbatasan, tetapi juga di jantung ekonomi memastikan mafia tambang tak lagi berlindung di balik baju partai dan jabatan.
Bukit Sanggul: Ladang Emas atau Ladang Kongsi Baru?
Publik kini menyorot Gubernur Helmi Hasan sekaligus Ketua DPW PAN di Bengkulu. Di saat rakyat Seluma menuntut tapal batas dan hak lahan, Helmi justru sibuk mempromosikan penambangan emas Bukit Sanggul. Dan tanpa malu-malu menetapkan 20% saham untuk pemda Pemda Provinsi dan Mengabaikan saham untuk Pemda Seluma dan Rakyat Seluma yang sedang dikomandoi Teddy Rahman dari dari Partai PAN juga.
Era Helmi Peta tambang rampung Bukit Sanggul rampung, peta kesejahteraan rakyat mandek. Polanya meniru masa lalu: di depan bicara rakyat, di belakang menyiapkan sumur emas untuk kongsi politik.
Apa lagi ada kabar burung di duga terjadi lobi-lobi 1-3 triliun di meja oligarki dan elit partai, serta Istana untuk memuluskan karpet merah perusahaan tambang emas di Bukit Sanggul, Seluma.
Di sinilah peringatan Prabowo relevan: korupsi tak lagi punya ruang. Jika Helmi Hasan serius, dia harus belajar pada sejarah: tambang bisa mendatangkan kemakmuran, atau mewariskan debu, lubang, dan air mata.
Kerja Nyata UU Perampasan Aset
Dulu, rakyat hanya bisa menonton para mafia kabur membawa uang negara. Hari ini, TNI menjadi pagar hidup untuk mendukung Kejaksaan mengeksekusi perampasan aset. Ini bukan sekadar law enforcement — ini sinyal kudeta merangkak terhadap kartel ekonomi yang bertahun-tahun kebal hukum.
Penutup
Di era Prabowo, penindakan tak lagi sekadar pidato. UU Perampasan Aset Koruptor bergerak di lapangan. TNI di garis depan, Kejaksaan di ruang sidang, rakyat di belakangnya. Riza Chalid, Bebby Hussy, Helmi Hasan semua sedang diuji: tetap bermain di jalur lama, atau menyesuaikan diri pada babak baru republik yang ogah lagi jadi sapi perah oligarki.
Sejarah mencatat, siapa yang gagal belajar akan dipaksa belajar dengan harga mahal
