Gedung/Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta. Foto/Dok: Ist-Neinews
SIDOARJO, NEINEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah ratusan santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami dugaan keracunan usai menyantap makanan yang didistribusikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanggulangin Kali Tengah.
Insiden tersebut terjadi pada Selasa (1/9/2026). Para santri dilaporkan mengalami sejumlah gejala seperti mual, sakit perut, lemas hingga membutuhkan perawatan medis.
Berdasarkan perkembangan penanganan kasus, jumlah korban yang dilaporkan mencapai ratusan orang. Data yang disampaikan pemerintah daerah dan instansi terkait mengalami pembaruan seiring proses pendataan terhadap para penerima MBG yang terdampak.
Sementara itu, sampel makanan serta muntahan korban telah dibawa ke laboratorium kesehatan di Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan. Hingga Kamis (3/9/2026), hasil pemeriksaan laboratorium tersebut belum keluar.
SPPG Disuspend Berat
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang memasok makanan MBG dalam kasus tersebut.
Penghentian sementara atau suspend kategori berat dilakukan setelah muncul dugaan adanya persoalan dalam proses distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan dugaan ketidakdisiplinan dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP), khususnya mengenai batas waktu distribusi makanan.
Menurut Ketut, makanan MBG seharusnya selesai didistribusikan dalam waktu maksimal empat jam setelah proses memasak.
“Jadi seharusnya itu loading empat jam selesai dari masak langsung dibagikan. Tapi faktanya di lapangan lebih dari empat jam,” kata Ketut, dikutip dari detikNews, Kamis (3/9/2026).
Ia menjelaskan, makanan MBG tidak menggunakan bahan pengawet sehingga pengaturan waktu produksi hingga konsumsi menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan.
Khofifah Minta SPPG Berbenah
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut menyoroti persoalan waktu pengiriman makanan dalam kasus tersebut.
Khofifah mengatakan terdapat perbedaan waktu pengiriman makanan dari SPPG dengan waktu konsumsi para penerima manfaat.
Menurutnya, makanan yang dikirim sekitar pukul 11.00 WIB baru dikonsumsi sekitar pukul 12.30 hingga 13.00 WIB. Kondisi tersebut menjadi salah satu temuan yang perlu dievaluasi.
SPPG terkait diketahui tidak hanya melayani Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, tetapi juga 18 lembaga pendidikan lainnya di wilayah Sidoarjo.
Khofifah meminta seluruh pengelola SPPG di Jawa Timur melakukan evaluasi dan pembenahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Ini lah yang kemudian ditemukan ada masalah,” ujar Khofifah saat mengunjungi korban yang masih menjalani perawatan di RSI Siti Hajar Sidoarjo, Kamis (3/9/2026).
Puluhan Santri Masih Dirawat
Sementara itu, penanganan terhadap para korban terus dilakukan.
Bupati Sidoarjo Subandi sebelumnya menyampaikan bahwa 34 santri masih menjalani perawatan di RSI Siti Hajar Sidoarjo. Para korban disebut dalam kondisi membaik dan sebagian diperkirakan dapat segera kembali ke rumah.
Adapun seluruh korban yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Notopuro Sidoarjo telah diperbolehkan pulang.
Namun, data terbaru yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Kamis (3/9/2026) menyebut masih terdapat 27 santri yang dirawat di RSI Siti Hajar, dengan sebagian di antaranya menunggu observasi sebelum diperbolehkan pulang.
Perbedaan angka tersebut terjadi karena data korban dan pasien terus diperbarui berdasarkan perkembangan penanganan di lapangan.
Penyebab Masih Menunggu Hasil Laboratorium
Meski dugaan awal mengarah pada persoalan distribusi dan waktu konsumsi makanan, penyebab pasti kejadian tersebut belum dapat disimpulkan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar.
Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel makanan maupun muntahan korban untuk mengetahui kemungkinan adanya kontaminasi atau faktor lain yang menyebabkan munculnya gejala keracunan.
Pemerintah bersama BGN dan pihak terkait masih melakukan investigasi untuk memastikan akar persoalan, termasuk mengevaluasi proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi makanan MBG.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian serius terhadap penerapan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, terutama karena program tersebut menyasar anak-anak dan pelajar sebagai penerima manfaat.
BGN Diminta Evaluasi Menyeluruh
Badan Gizi Nasional (BGN) diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kembali terjadinya kasus dugaan keracunan makanan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyayangkan kembali terjadinya kasus dugaan keracunan yang menimpa penerima manfaat MBG. Ia meminta penanganan terhadap korban menjadi prioritas sebelum dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
“Tentu yang penting bagaimana mereka yang terindikasi keracunan MBG tersebut cepat ditangani tim medis, untuk upaya penyelamatan dan kesembuhannya dulu,” ujar Abidin, Kamis (3/9/2026) Dikutip Parlementaria.
Menurutnya, setelah penanganan korban, Kepala BGN perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui akar persoalan yang menyebabkan kasus serupa kembali terjadi. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan langkah perbaikan dan pencegahan dapat dilakukan secara efektif.
“Ya tentu sanksi terhadap kasus ini perlu. Namun, evaluasi menyeluruh diperlukan agar kasus keracunan MBG tidak terus terjadi,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Abidin menilai BGN perlu serius membenahi pelaksanaan MBG sebagai salah satu program unggulan pemerintah. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari jaminan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan. “Kami berharap kasus keracunan MBG di Sidoarjo menjadi yang terakhir. Ke depan, hal ini tidak terjadi lagi,” pungkas Abidin.
Pewarta: Alfridho Ade Permana
