Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Foto/Dok: Ist-Humas Polri
JAKARTA, NEINEWS — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai aturan dan batas ketentuan perundang-undangan. Ia mengingatkan, hukum akan kehilangan wibawa apabila aparat yang bertugas menegakkannya justru tidak bersedia tunduk terhadap hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI saat memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangannya di Jakarta, Kapolri menyebut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak dapat dibangun dengan menutupi kesalahan. Sebaliknya, kepercayaan harus diwujudkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan tetap ditegakkan.
“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Suyudi Dilansir Tribratanews.
Ia menjelaskan, penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI, disebutkan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian perkara tersebut.
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa melalui prosedur permohonan resmi dari penyidik.
Selain itu, pada Oktober 2026, penyidik mendalami dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenLink X (PLX), termasuk pembubaran grup WhatsApp yang diduga digunakan untuk menyampaikan perintah tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, dugaan penyimpangan meliputi pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, pemasukan nomor target ke dalam sistem tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik.
Seluruh dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian hukum.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam orang ahli, terdiri dari ahli teknologi informasi dan ahli pidana.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, dokumen, serta log aktivitas penyadapan.
Kapolri menegaskan, kehormatan institusi tidak ditentukan oleh kemampuan melindungi kepentingan tertentu, melainkan melalui komitmen menegakkan hukum secara adil, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan pihak dari dalam institusi sendiri.
“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh kewenangan kepolisian dijalankan sesuai aturan. Ia juga mengapresiasi pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas perhatian, masukan, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polri.
“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” kata Suyudi.
Selain perkara dugaan penyadapan, Kapolri mengungkapkan bahwa Polri juga melakukan penyelidikan terpisah terkait dugaan tindak pidana makar.
Ia menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Dugaan tersebut masih membutuhkan pendalaman dan pembuktian tersendiri.
Menutup penyampaiannya, Kapolri mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, sejarah tidak akan mengenang besarnya kekuasaan yang pernah dimiliki seseorang, melainkan sejauh mana komitmennya dalam menjaga kebenaran dan keadilan.
“Jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” pungkasnya.
Pewarta: Alfridho Ade Permana
