Dokumentasi Pekerjaan Perbaikan Oprit Jembatan Matan yang Ambruk Beberapa Waktu Lalu Pasca Diresmikan. Foto/Dok: Ist-satujuang
SELUMA, NEINEWS — Proyek pembangunan Jembatan Air Matan di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, kembali menjadi sorotan. Setelah sempat viral akibat mengalami kerusakan hingga nyaris ambruk meski belum genap dua bulan diresmikan, proyek bernilai sekitar Rp16,29 miliar tersebut kini terungkap menyisakan sejumlah persoalan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dilansir dari Bengkuluinteraktif.com, Rabu (11/11/2026), BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp1.088.835.409,09 dalam pekerjaan rekonstruksi jembatan pada ruas Jalan Pasar Ngalam–Pasar Seluma–Pasar Talo.
Temuan tersebut berdasarkan pemeriksaan fisik bersama tenaga ahli dari Politeknik Negeri Padang (PNP) pada 17 dan 28 April 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Rodateknindo Purajaya.
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK mengungkap adanya ketidaksesuaian volume, mutu, serta spesifikasi pekerjaan yang berdampak pada kelebihan pembayaran lebih dari Rp1 miliar.
Pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan penyedia jasa disebut telah menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan tersebut. Bahkan, pihak perusahaan menyatakan kesediaannya menyetorkan kelebihan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Bengkulu.
Kerusakan Konstruksi dan Kesalahan Perencanaan
Persoalan proyek Jembatan Air Matan ternyata tidak hanya berkaitan dengan temuan keuangan. BPK juga menyoroti kerusakan pada bagian oprit jembatan dan Retaining Wall Concrete (RWC) atau dinding penahan tanah di sisi sungai.
Saat pemeriksaan berlangsung, tim BPK bersama tenaga ahli PNP mendapati pekerjaan perbaikan oprit jembatan sedang dilakukan.
Berdasarkan kajian tenaga ahli PNP, kerusakan oprit dipicu masuknya air melalui celah di bagian bawah RWC pada abutmen jembatan. Air tersebut kemudian menggerus timbunan hingga menyebabkan kerusakan struktur beton.
Sementara kerusakan dinding penahan tanah diduga berkaitan dengan mutu beton yang tidak sesuai mutu rencana, serta kesalahan penyambungan dan posisi penulangan.
BPK juga menyoroti desain perencanaan yang dinilai belum mengantisipasi potensi gerusan air terhadap tanah timbunan di sekitar oprit.
Bahkan, konsultan perencana dari CV DC melalui tenaga ahli struktur dan pondasinya berinisial EBP mengakui bahwa perencanaan lebih berfokus pada penentuan kedalaman tanah keras untuk abutmen dan RWC.
Dalam laporan pemeriksaan, konsultan disebut tidak mempertimbangkan daya gerus air dari bawah RWC bagian abutmen, meskipun kondisi tanah dasar diketahui berupa tanah berpasir.
Perubahan Desain RWC Dipersoalkan
Temuan lainnya berkaitan dengan perubahan posisi pembangunan RWC. Dalam desain awal, dinding penahan tanah tersebut direncanakan berada di sisi arah pantai. Namun, saat pelaksanaan, posisinya justru dipindahkan ke arah sungai.
Perubahan tersebut menjadi perhatian BPK karena konsultan perencana mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan pemindahan posisi RWC.
Padahal, menurut penilaian tenaga ahli PNP, perubahan posisi struktur semestinya terlebih dahulu dikonsultasikan kepada konsultan perencana untuk dilakukan analisis ulang terhadap dampak perubahan desain.
Kondisi tanah di lokasi pembangunan juga dinilai memiliki tingkat kerawanan. Tanah dasar berupa pasir halus dengan kapasitas dukung rendah sehingga rentan mengalami penurunan maupun keruntuhan lokal ketika menerima beban konstruksi.
Pengadaan Proyek Disorot, Ada Indikasi Persaingan Tidak Sehat
Tidak hanya persoalan konstruksi, BPK turut menemukan indikasi praktik persaingan tidak sehat dalam proses pemilihan penyedia melalui Katalog Elektronik Versi 6.
Proyek dengan pagu anggaran Rp16.290.154.000 tersebut menggunakan nilai HPS yang sama dengan pagu anggaran.
Dalam proses identifikasi, terdapat tiga perusahaan yang memenuhi kualifikasi, yakni PT Rodateknindo Purajaya, CV TS, dan PT AL.
Namun, melalui metode negosiasi harga, PT Rodateknindo Purajaya akhirnya ditetapkan sebagai penyedia dengan rencana nilai kontrak sebesar Rp16.006.775.890.
BPK menemukan hanya satu penyedia yang memiliki etalase item barang mendekati jumlah kebutuhan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam HPS.
Selain itu, pemeriksaan terhadap sejumlah item pekerjaan yang terindikasi kemahalan menunjukkan harga kontrak terakhir penyedia memiliki tingkat kemiripan lebih dari 99 persen dengan harga dalam HPS.
BPK menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam persaingan proses pengadaan.
Sementara itu, PPTK menjelaskan penggunaan metode negosiasi dilakukan karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Perencanaan kegiatan baru selesai pada Juli 2025 sehingga mekanisme tender atau lelang dinilai membutuhkan waktu lebih panjang.
Terlambat 12 Hari, Denda Rp173 Juta Belum Dikenakan
Persoalan lainnya ditemukan pada penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan SPMK Nomor SPMK/858/BPBD/2025 tertanggal 16 Juli 2025, proyek memiliki masa pelaksanaan 168 hari kalender dan seharusnya rampung pada 31 Desember 2025.
Namun, berdasarkan dokumen laporan harian, mingguan, dan bulanan, pekerjaan baru dinyatakan selesai 100 persen pada 12 Januari 2026.
Artinya, terdapat keterlambatan selama 12 hari kalender.
BPK menghitung denda keterlambatan sebesar satu permil dari nilai kontrak sebelum pajak untuk setiap hari keterlambatan. Berdasarkan nilai kontrak sebelum pajak sebesar Rp14.478.563.511,37, denda yang belum dikenakan mencapai Rp173.742.762,14.
PPTK dan pihak penyedia kembali menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan tersebut. Perusahaan juga menyatakan bersedia menyetorkan denda keterlambatan ke RKUD Provinsi Bengkulu.
Jika diakumulasikan, dua temuan keuangan dalam proyek Jembatan Air Matan mencapai Rp1.262.578.171,23. Angka tersebut terdiri dari kelebihan pembayaran sekitar Rp1,08 miliar dan denda keterlambatan sekitar Rp173,74 juta.
Pakar Soroti Pengabaian Hidrologi
Dilansir dari BETV Disway, Minggu (10/5/2026), pakar Sumber Daya Air sekaligus akademisi Magister Teknik Sipil Universitas Bengkulu (UNIB), Dr. Ir. Gusta Gunawan, M.T., menilai kerusakan Jembatan Air Matan beberapa waktu lalu, dipicu lemahnya perencanaan yang tidak memperhitungkan dinamika hidrologi dan hidrolika di lokasi pembangunan.
Menurut Gusta, persoalan utama bukan terletak pada pilar maupun struktur inti jembatan, melainkan pada konstruksi pendukung yang tidak mampu mengakomodasi debit air dan pola arus sungai.
Ia menjelaskan, lokasi pembangunan jembatan memiliki karakteristik geografis yang kompleks karena berada di kawasan pertemuan muara tiga aliran sungai yang berdekatan dengan garis pantai.
Kondisi tersebut seharusnya membutuhkan perhitungan teknis yang matang, termasuk memperhitungkan energi kinetik aliran sungai serta interaksi dengan gelombang laut.
Gusta juga menilai perubahan iklim, anomali cuaca, intensitas hujan tinggi, serta alih fungsi lahan di wilayah hulu dapat memicu peningkatan debit banjir maksimum yang berpotensi menghantam struktur pendukung jembatan.
Untuk penanganan permanen, ia merekomendasikan dua pendekatan sekaligus, yakni mitigasi dan adaptasi. Desain perlindungan konstruksi harus mampu menghadapi ancaman dari arah laut maupun tekanan aliran tiga sungai.
Selain itu, pendalaman fondasi bangunan pelengkap dan penguatan daya dukung tanah dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan konstruksi mampu bertahan di kawasan dengan kondisi tanah labil.
Temuan BPK ini menjadi catatan serius terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara. Tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga kualitas konstruksi, perencanaan teknis, serta proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait belum memberikan keterangan saat Neinews berupaya meminta klarifikasi. Pihak tersebut di antaranya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Herwan Antoni, dalam proyek Rekonstruksi Jembatan Beton Air Matan (Jembatan Matan) yang berada di bawah pengelolaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu melalui dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta Direktur PT Rodateknindo Purajaya selaku kontraktor pelaksana.
Pewarta: Alfridho Ade Permana
