GARIS Pertanyakan Kepastian Hukum Kasus Dugaan Pengeroyokan Siswa Kepahiang

Ketua GARIS Bengkulu, Iman SP Noya. Foto/Dok: Ist-Neinews

KEPAHIANG, NEINEWS — Ketua Garda Relawan Indonesia Semesta (GARIS) Provinsi Bengkulu, Iman SP Noya, mempertanyakan keseriusan penanganan laporan dugaan pengeroyokan terhadap seorang siswa SMA 1 Tertik, Kecamatan Tebat Karai, oleh Satreskrim Polres Kepahiang melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Ia menilai proses penanganan perkara tersebut terkesan lamban, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi korban dan keluarganya. Padahal, laporan telah disampaikan sejak 23 Juli 2026, namun hingga kini keluarga masih menantikan kejelasan langkah hukum, termasuk hasil gelar perkara dan kepastian penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti.

“Aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan laporan dugaan kekerasan terhadap anak berlarut-larut tanpa penjelasan yang transparan. Kepolisian harus memberikan kepastian perkembangan perkara kepada keluarga korban sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak bukan sekadar formalitas dalam penegakan hukum,” tegas Iman, Senin (9/11/2026).

Penanganan laporan dugaan pengeroyokan terhadap seorang siswa SMA 1 Tertik, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, provinsi Bengkulu menjadi perhatian serius. Perkara yang dilaporkan sejak 23 Juli 2026 itu menuai sorotan lantaran keluarga korban mempertanyakan lambannya perkembangan penanganan hukum oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang.

Keluarga korban bersama kuasa hukum mendesak kepolisian memberikan kepastian hukum atas laporan tersebut. Mereka meminta penyidik tidak sekadar menjalankan prosedur administratif, tetapi memastikan setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Sorotan ini muncul setelah pihak keluarga mengaku belum memperoleh kejelasan memadai mengenai perkembangan pemeriksaan saksi, pendalaman alat bukti, hingga langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor STTLP/LP/B/92/VII/2026/SPKT/POLRES KEPAHIANG/POLDA BENGKULU, laporan tersebut dibuat oleh Anna Maria pada Kamis, 23 Juli 2026, pukul 20.40 WIB.

Dalam laporan itu disebutkan, dugaan pengeroyokan terjadi sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Tertik, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, setelah korban pulang sekolah.

Ibu korban mengaku mengetahui peristiwa tersebut setelah menerima informasi dari adiknya, Gina, sekitar pukul 16.30 WIB. Informasi itu menyebutkan bahwa anaknya diduga menjadi korban pengeroyokan.

Setelah menerima kabar tersebut, Anna Maria langsung pulang ke Kepahiang untuk memastikan kondisi anaknya. Setibanya di rumah, ia mendapati korban dalam kondisi lemas, mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, serta mengeluhkan rasa sakit di sejumlah bagian tubuh.

Atas kejadian itu, keluarga kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan tindak kekerasan terhadap anak ke Polres Kepahiang.

SP2HP Sudah Terbit, Keluarga Pertanyakan Perkembangan Penanganan

Melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kedua tertanggal 3 Agustus 2026, Satreskrim Polres Kepahiang menyampaikan bahwa perkara tersebut ditangani Unit Idik IV PPA.

Dalam surat tersebut, penyidik menyatakan akan mengundang sejumlah saksi yang berkaitan dengan peristiwa dugaan kekerasan terhadap anak untuk dimintai keterangan.

Namun, pihak kuasa hukum menilai perkembangan penanganan perkara perlu disampaikan secara lebih terbuka kepada keluarga korban.

Kuasa hukum korban, Ade Justitia, mendesak Unit PPA Polres Kepahiang segera menuntaskan proses hukum dan memberikan penjelasan konkret mengenai perkembangan laporan tersebut.

Menurutnya, perkara dugaan kekerasan terhadap anak tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, terlebih keluarga telah menempuh jalur hukum sejak beberapa bulan sebelumnya.

“Kami meminta PPA Polres Kepahiang menindaklanjuti laporan ini secara serius. Jangan sampai perkara yang sudah dilaporkan sejak 23 Juli 2026 justru mandek dan berhenti tanpa kepastian hukum, termasuk terkait penetapan tersangka apabila alat bukti dan hasil penyidikan telah memenuhi ketentuan,” tegas Ade, Senin (9/11/2026).

Sekolah Jangan Lepas Tangan

Selain mendesak kepolisian, pihak kuasa hukum juga meminta SMA 1 Tertik tidak mengabaikan dugaan kekerasan yang melibatkan siswa tersebut.

Sekolah diminta melakukan penelusuran internal, memastikan perlindungan terhadap seluruh peserta didik, serta mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku apabila keterlibatan siswa terbukti.

Lingkungan pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar, bukan ruang yang membiarkan dugaan tindakan kekerasan tanpa penanganan serius.

Ade Justitia juga menegaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke Polda Bengkulu apabila penanganan perkara tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Jika tidak ada tindak lanjut dan kepastian hukum, kami sebagai kuasa hukum korban akan mengangkat persoalan ini ke Polda Bengkulu untuk mempertanyakan profesionalitas penanganan perkara oleh Unit PPA Polres Kepahiang. Kami ingin memastikan korban mendapatkan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan,” ungkapnya.

Di sisi lain, keluarga juga tengah menghadapi kondisi memprihatinkan lantaran korban dikabarkan mengalami kecelakaan dan berada dalam kondisi koma. Peristiwa kecelakaan tersebut merupakan kejadian terpisah dari laporan dugaan pengeroyokan yang sedang diproses kepolisian.

Kondisi tersebut semakin menambah beban keluarga yang sebelumnya telah berjuang mencari keadilan melalui jalur hukum.

Hingga berita ini ditayangkan, pewarta Neinews masih berupaya memperoleh keterangan dan klarifikasi dari Kapolres Kepahiang dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang terkait penanganan laporan dugaan pengeroyokan tersebut.

Pewarta: Alfridho Ade Permana