Aksi Demonstrasi PEKAT bersama Warga Bengkulu di Depan Kejati Bengkulu. Foto/Dok: Ist
NEINEWS, Bengkulu – Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Pembela Kesatuan Tanah Air (PEKAT) bersama warga dari berbagai daerah Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di tiga titik strategis pada Rabu, 1 Oktober 2025 yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, BPKP Provinsi Bengkulu, dan BPK RI Perwakilan Bengkulu.
Aksi yang dikomandoi Ishak Burmansyah ini membawa sederet tuntutan keras: pemberantasan mafia tambang ilegal, audit kebun kas desa yang raib belasan tahun, pengusutan pajak perusahaan sawit, hingga dugaan penyalahgunaan dana Baznas untuk kepentingan politik.
Soroti Jaksa Nakal di Kejati Bengkulu
Di depan Kejati Bengkulu, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Usir Jaksa Nakal dari Bengkulu!”. Mereka mendukung langkah Kajati dalam memberantas korupsi, namun menuding ada oknum jaksa yang justru bermain mata dengan keluarga tersangka tambang.
“Ada jaksa nakal yang menganjurkan balik nama aset tersangka, lalu meminta uang. Usir jaksa itu dari Bengkulu!” teriak Ishak.
Ia menegaskan, jika perilaku kotor aparat hukum dibiarkan, maka citra Kajati yang selama ini dianggap tegas akan hancur.
Tuntutan massa diterima langsung oleh Asisten Intelijen Kejati Bengkulu, Victor Antonius Saragih Sidabutar SH MH, didampingi Dr. David Palapa Duarsa SH MH.
“Kami menampung semua aspirasi, akan mempelajarinya, dan melaporkan ke pimpinan,” ujar David.
BPKP Diminta Audit Kebun Kas Desa dan Pajak Sawit
Di titik kedua, massa mendesak BPKP mengaudit total Pemkab Bengkulu Utara, terutama pengelolaan kebun kas desa seluas 13,8 hektar di Desa Tanjung Sari yang hasilnya “hilang” selama 15 tahun.
Mereka juga menuding PT Riau Agrindo Agung (RAA) di Bengkulu Tengah tidak pernah membayar pajak karena tak memiliki HGU.
“Jangan tutup mata. Audit semua itu, ungkap ke publik. Kalau BPKP terus diam, sama saja jadi pelindung koruptor!” tegas Ishak.
Ia menambahkan, massa siap kembali dengan kekuatan lebih besar bila tuntutan diabaikan.
“Seribu orang siap kami turunkan kalau negara masih main mata dengan maling uang rakyat!” ujarnya.
BPK RI Diserang Isu Dana Baznas dan Korupsi Berulang
Di depan kantor BPK RI Perwakilan Bengkulu, massa menuding lembaga audit negara itu “tutup mata” terhadap korupsi. Mereka mengingatkan, sudah empat gubernur Bengkulu masuk penjara karena kasus rasuah, namun praktik serupa tak kunjung berhenti.
“Bahkan dana umat dari Baznas dipakai untuk kepentingan politik. Apakah BPK hanya jadi penonton?” seru Ishak.
Massa mendesak audit keuangan Baznas Kota Bengkulu periode 2018–2025 yang disebut digunakan untuk politik, serta Baznas Provinsi Bengkulu terkait pemotongan gaji PNS 2,5 persen.
Menanggapi hal itu, Kasubbag Humas dan TU BPK RI Perwakilan Bengkulu, Medy Oktrian, menegaskan laporan masyarakat akan diproses.
“Semua data akan dipelajari, dan jika memenuhi syarat, akan dilakukan pemeriksaan kinerja maupun investigasi,” jelasnya.
Publik Menanti Nyali Aparat
Aksi damai ini ditutup dengan penyerahan berkas tuntutan resmi kepada tiga lembaga hukum dan audit tersebut. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Kini, publik menanti: beranikah aparat hukum membersihkan Bengkulu dari mafia tambang, jaksa nakal, pengemplang pajak, hingga penyelewengan dana umat?
Reporter: Alfridho Ade Permana
