Erna Sari Dewi meminta Kementerian Perhubungan memberikan perhatian serius terhadap pemerataan sarana dan prasarana pengawasan transportasi di Bengkulu demi meningkatkan keselamatan transportasi. Foto/DoK: Ist-Nasdem
JAKARTA, NEINEWS – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi (ESD), menyoroti masih minimnya fasilitas pengawasan transportasi di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan pembangunan yang berpotensi menghambat peningkatan keselamatan transportasi, di tengah persoalan manajemen internal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dinilai belum terselesaikan.
Hal itu disampaikan Erna saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Dalam forum tersebut, Erna menekankan bahwa persoalan defisit anggaran belanja pegawai harus menjadi prioritas penyelesaian. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola internal yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan dan pengawasan transportasi di lapangan.
“Kekurangan defisit yang sangat ekstrem ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau tidak diselesaikan, maka ini adalah gambaran kegagalan manajemen internal dari Dirjen,” tegas Erna.
Legislator asal Daerah Pemilihan Bengkulu itu menegaskan bahwa keselamatan transportasi merupakan aspek yang tidak bisa ditawar. Namun, menurutnya, komitmen tersebut belum diikuti dengan pemerataan pembangunan infrastruktur pengawasan transportasi di berbagai daerah, termasuk Bengkulu.
Erna mengungkapkan, dari empat titik strategis yang seharusnya memiliki fasilitas pengawasan di Bengkulu, saat ini hanya terdapat satu Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Bahkan, fasilitas tersebut belum dilengkapi dengan perangkat utama seperti Weigh In Motion (WIM) maupun Area Traffic Control System (ATCS).
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kondisi Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Bengkulu yang hingga kini masih menempati gedung sewa.
“Satu titik itu pun tidak punya alat pendukung seperti Weigh In Motion dan tidak punya ATCS, lalu Kepala BPTD Kelas III-nya mau kerja apa? Apalagi kantor BPTD di sana juga masih sewa. Masa kantor sewa, bagaimana menunjang aktivitas kegiatan di sana?” kritiknya.
Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bengkulu itu meminta Kementerian Perhubungan agar memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pengawasan transportasi di Bengkulu. Menurutnya, daerah tersebut tidak boleh terus tertinggal dalam pemenuhan infrastruktur yang menjadi bagian penting dari sistem keselamatan transportasi nasional.
“Wajar saja kalau Bengkulu ini selalu terpinggirkan. Mohon menjadi perhatian. Saya hanya ingin reminding saja karena ini penting. Stressing-stressing yang saya berikan ini, jangan sampai nanti kemudian membuat kita terlena dan tidak menjadi perhatian,” pungkasnya.
Pernyataan Erna Sari Dewi tersebut diharapkan menjadi perhatian Kementerian Perhubungan dalam menyusun kebijakan pemerataan infrastruktur transportasi nasional, sehingga daerah-daerah yang selama ini minim fasilitas pengawasan, termasuk Bengkulu, memperoleh dukungan sarana dan prasarana yang memadai demi meningkatkan keselamatan serta kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.
Editor: Alfridho Ade Permana
