Kejati Bengkulu Saat Menggeledah Lokasi Terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Jasa Kepelabuhanan dan Kenavigasian Pelabuhan Pulau Baai. Selasa, 10 November 2026. Foto/Dok: Ist
BENGKULU, NEINEWS — Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, periode 2020–2024 terus berkembang. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali melakukan penggeledahan di dua lokasi strategis yang berkaitan langsung dengan aktivitas kepelabuhanan.
Dua lokasi tersebut yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai serta Kantor PT Pelindo Jasa Maritim Unit Bengkulu. Penggeledahan dilaksanakan pada Selasa (10/11/2026).
Dengan tambahan dua lokasi tersebut, total sudah delapan lokasi yang digeledah tim penyidik Kejati Bengkulu dalam rangkaian penyidikan perkara dugaan korupsi pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Pulau Baai.
Sebelumnya, penyidik telah melakukan penggeledahan di enam lokasi lainnya untuk mengumpulkan alat bukti sekaligus menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aktivitas jasa kepelabuhanan selama kurun waktu 2020 hingga 2024.
Adapun dua lokasi yang digeledah kali ini meliputi Kantor KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu di Jalan Ir. Rustandi Sugianto, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, serta Kantor PT Pelindo Jasa Maritim Unit Bengkulu yang beralamat di Gedung PT Pelabuhan Tanjung Priok Lantai 3, Jalan Yos Sudarso Nomor 9, Pulau Baai.
Penggeledahan terhadap dua institusi tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dokumen, data, maupun barang bukti yang berkaitan dengan tata kelola jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Pulau Baai.
Langkah hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Bengkulu Nomor PRINT-1381/L.7/Fd.2/10/2026 tanggal 21 Oktober 2026 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor PRINT-1486/L.7/Fd.2/11/2026 tanggal 9 November 2026.
Kejati Bengkulu menegaskan bahwa rangkaian penggeledahan merupakan bagian dari tindakan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti dan mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Meski demikian, proses penyidikan masih terus berjalan. Penetapan pihak yang bertanggung jawab maupun pembuktian unsur tindak pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan serta alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum.
Kejati Bengkulu menyatakan akan menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Penggeledahan di delapan lokasi ini menjadi perhatian publik. Masyarakat kini menanti perkembangan penyidikan, termasuk sejauh mana aparat penegak hukum mampu mengungkap konstruksi dugaan penyimpangan, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta potensi kerugian negara dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian selama empat tahun tersebut.
Pewarta: Alfridho Ade Permana
