Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi dan Kepala BPJN Bengkulu, Zepnat Kambu Berjabat Tangan Saat Peluncuran Program IJD Tahun 2026 di Kota Bengkulu. Foto/Dok: Ist
BENGKULU, NEINEWS — Alokasi anggaran pembangunan jalan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026 mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp285,14 miliar atau naik sekitar 112,31 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat Rp134,30 miliar.
Peningkatan anggaran tersebut menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Namun, besarnya anggaran yang bersumber dari APBN itu juga harus diikuti transparansi pelaksanaan, pengawasan ketat, serta jaminan kualitas pekerjaan di lapangan.
Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Bengkulu, Erna Sari Dewi (ESD), menjadi salah satu pihak yang mendorong agar kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.
Sejak mendapat penugasan di Komisi V DPR RI pada April 2026, Erna menyatakan berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Bengkulu, khususnya terkait pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
Saat peluncuran program IJD 2026 di Kota Bengkulu, Jumat (6/11/2026), Erna menyampaikan bahwa peningkatan alokasi anggaran merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum, BPJN Bengkulu, pemerintah daerah, dan DPR RI.
“Ini bukan hasil kerja satu orang. Ada kebijakan Presiden, dukungan Menteri PU, kerja keras BPJN Bengkulu, serta pemerintah daerah yang menyiapkan usulannya. Kami di DPR RI memperjuangkan dan mengawal agar kebutuhan Bengkulu mendapatkan perhatian dalam pembangunan nasional,” ujar Erna.
Di balik peningkatan anggaran tersebut, terdapat proses seleksi terhadap puluhan usulan pembangunan jalan dari pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu, Zepnat Kambu, mengungkapkan bahwa pada 2026 terdapat 56 paket usulan pembangunan jalan yang diajukan pemerintah daerah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 paket lolos verifikasi di tingkat balai. Selanjutnya, 36 paket dinyatakan lolos seleksi tingkat pusat.
Namun, hingga informasi yang disampaikan BPJN Bengkulu, baru 17 paket yang memperoleh alokasi anggaran. Paket tersebut terdiri dari 15 pekerjaan fisik dan dua paket pengawasan.
Salah satu daerah yang memperoleh alokasi program IJD 2026 adalah Kabupaten Rejang Lebong dengan empat paket pembangunan jalan dan total anggaran sekitar Rp35 miliar.
Empat ruas tersebut meliputi Simpang Air Duku–Tower Air Duku, Simpang Karang Anyar–Musi Kejalo, Kota Padang–Tanjung Gelang, serta Air Kati–Sukakarya.
Pembangunan jalan sepanjang 3,3 kilometer di kawasan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang, menjadi salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian. Ruas tersebut dinilai strategis karena melintasi kawasan pertanian hortikultura dan perkebunan yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat.
Erna Sari Dewi menyebut pembangunan tersebut merupakan bagian dari aspirasi daerah yang diperjuangkan di tingkat pusat. Ia juga berharap pembangunan dapat dilanjutkan sekitar lima kilometer lagi hingga menghubungkan kawasan Bukit Kaba.
Ketua LSM Cahaya Bengkulu, Sahral Mulyadi, turut mengingatkan agar besarnya anggaran Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang dialokasikan untuk Provinsi Bengkulu diikuti dengan kualitas pekerjaan yang benar-benar terjamin.
Menurut Sahral, pengawasan terhadap proyek IJD tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan serapan anggaran. Mutu material, ketebalan pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, hingga hasil akhir di lapangan harus menjadi perhatian serius.
“Anggaran yang dikucurkan pemerintah merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai proyek dikerjakan sekadar mengejar progres dan penyelesaian kontrak, tetapi kualitas serta hasil pekerjaannya justru tidak sesuai dengan spesifikasi. Kami meminta seluruh pihak terkait melakukan pengawasan secara ketat, mulai dari proses pelaksanaan hingga pekerjaan dinyatakan selesai,” tegas Sahral, Selasa (10/11/2026).
Ia juga meminta agar masyarakat diberikan akses informasi mengenai nama perusahaan pelaksana, nilai kontrak, lokasi pekerjaan, serta target penyelesaian masing-masing paket proyek. Transparansi tersebut dinilai penting agar publik dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara.
“Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau kualitasnya diragukan, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan dan meminta pertanggungjawaban kontraktor maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan. Jangan sampai anggaran ratusan miliar rupiah tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Kenaikan anggaran IJD Bengkulu lanjut Sahral, patut menjadi perhatian publik. Sebab, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah paket pekerjaan yang diluncurkan.
Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka ruas jalan yang dikerjakan, nilai pagu dan kontrak masing-masing paket, nama perusahaan pelaksana, konsultan pengawas, jangka waktu pengerjaan, hingga spesifikasi teknis yang digunakan.
Selain itu, pengawasan harus memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, mulai dari kualitas material, ketebalan konstruksi, pemadatan, sistem drainase, hingga ketepatan waktu penyelesaian.
“Peran BPJN Bengkulu sebagai pelaksana program dan fungsi pengawasan DPR RI melalui Komisi V juga menjadi penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas,” kata Sahral.
Sahral menambahkan, Erna Sari Dewi yang menyatakan komitmen mengawal pembangunan Bengkulu di tingkat pusat diharapkan tidak hanya mengawal penambahan alokasi anggaran, tetapi juga memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat dan elemen sipil perlu dilibatkan dalam pengawasan partisipatif. Apabila ditemukan pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi, keterlambatan, atau persoalan lain, temuan tersebut perlu disampaikan kepada pihak berwenang untuk diperiksa secara teknis.
Program IJD merupakan kesempatan bagi Bengkulu untuk mempercepat pembangunan jalan daerah yang selama ini terkendala keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Namun, tambahan anggaran sebesar Rp150,83 miliar dibandingkan tahun sebelumnya harus benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kualitas infrastruktur.
Jangan sampai anggaran meningkat lebih dari dua kali lipat, tetapi masyarakat masih dihadapkan pada persoalan jalan cepat rusak, pekerjaan tidak tuntas, atau kualitas konstruksi yang tidak sesuai harapan.
“Bukan hanya seberapa besar anggaran IJD yang berhasil diperjuangkan, tetapi juga seberapa baik seluruh paket pekerjaan dilaksanakan dan seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Bengkulu,” pungkasnya.
Pewarta: Alfridho Ade Permana
