Erna Sari Dewi, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Foto/Dok: Ist-Parlementaria
JAKARTA, NEINEWS — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, menyoroti pentingnya pemerataan dan keadilan dalam distribusi anggaran pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Erna, kebijakan penganggaran pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan serta tingkat ketertinggalan masing-masing daerah. Ia mengingatkan agar alokasi anggaran tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu sehingga daerah lain justru tertinggal dalam pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Erna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, dalam rangka pendalaman pembahasan RKA/L 2027 berdasarkan Nota Keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026) dilansir Nasdem.id.
“Saya hanya ingin menyinggung soal ketidakadilan dan pemerataan terhadap distribusi anggaran. Terbuka lebar ini, Pak,” kata Erna.
Ia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semata-mata menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, APBN juga memiliki fungsi penting dalam memastikan pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di berbagai wilayah.
“APBN ini bukan saja instrumen pertumbuhan. Tapi APBN ini instrumen untuk menjaga pemerataan di wilayah seluruh Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Erna kemudian mengingatkan pemerintah agar distribusi anggaran tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu.
Menurutnya, konsep keadilan dalam penganggaran bukan berarti seluruh daerah harus mendapatkan nominal anggaran yang sama. Sebaliknya, besaran anggaran semestinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
“Jadi nggak boleh, Pak, numpuk di satu tempat, numpuk lagi di pulau ini, pulau B, pulau C, tidak boleh. Saya sepakat, Pak, bahwa adil itu nilainya tidak sama. Bukan soal nilainya yang sama, sepakat kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Erna meminta pemerintah memperhatikan tingkat ketertinggalan setiap daerah dalam menentukan prioritas anggaran.
Ia menilai, pendekatan tersebut diperlukan agar kebijakan anggaran tidak hanya memperkuat daerah yang sudah berkembang, tetapi juga mampu mendorong pembangunan di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar.
“Tetapi apakah anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan di daerah kita masing-masing? Kita harus juga lihat bagaimana tingkat ketertinggalan di daerah-daerah yang tidak merasakan keadilan soal distribusi anggaran ini,” pungkasnya.
Sorotan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan RKA/L Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahun anggaran 2027. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman alokasi anggaran pemerintah sebelum ditetapkan dalam APBN 2027.
Pewarta: Alfridho Ade Permana
