Jakarta, Neinews.Org – Presiden Prabowo Subianto telah meminta Basuki Hadimuljono untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) secara definitif. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di depan gerbang Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (27/10/2024).
“Ya, sudah. Pak Basuki diminta untuk melanjutkan sebagai Kepala OIKN. Namun, pelantikannya belum dilakukan,” kata Prasetyo. Meskipun begitu, jadwal pelantikan resmi dan penunjukan wakil Basuki masih belum ditentukan.
Prasetyo menekankan bahwa Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN dan menargetkan penyelesaian infrastruktur dalam waktu 4 tahun. “Target beliau adalah semua infrastruktur harus selesai dalam 3-4 tahun agar bisa digunakan oleh eksekutif dan yudikatif,” tambahnya.
Dalam strategi yang diusulkan adalah untuk mempercepat pembangunan, dengan semua program prioritas segera dikerjakan. “Semua program prioritas harus segera dilaksanakan dalam waktu dekat,” lanjutnya. Isu pembangunan IKN menjadi salah satu dari empat poin yang dibahas Prabowo dalam pengarahan di hari kedua retret di Akmil Magelang.
Sebelumnya, Basuki Hadimuljono juga menjelaskan mengenai posisi definitifnya sebagai Kepala OIKN. Selama empat bulan terakhir, ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN setelah Bambang Susantono mengundurkan diri.
“Saya bukan mendahului, tetapi menurut Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN. Sekarang Plt-nya sudah berhenti,” ujar Basuki saat serah terima jabatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta pada Senin (21/10/2024) malam.
Keputusan resmi mengenai jabatan baru Basuki di pemerintahan akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Kepres) yang akan ditandatangani Prabowo. “Ya, secepatnya, sudah diurus oleh Setneg,” katanya. Basuki juga menambahkan bahwa dalam dua tahun ke depan, kantor lembaga yudikatif dan legislatif di IKN akan dibangun, termasuk gedung DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sumber : kompas.com
