Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo. Foto/Dok: Ist-Komdigi
JAKARTA, NEINEWS — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Komitmen tersebut menjadi salah satu prinsip utama dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disiapkan pemerintah. Pembaruan regulasi penyiaran diarahkan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital tanpa membatasi aktivitas masyarakat, termasuk kreator konten, pengguna media sosial, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menegaskan, perubahan lanskap media saat ini membutuhkan kejelasan batas antara aktivitas ekspresi masyarakat di ruang digital dengan kegiatan penyiaran profesional.
Menurutnya, masyarakat kini memiliki kesempatan luas untuk memproduksi dan menyebarkan informasi melalui akun pribadi. Namun, aktivitas tersebut memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga penyiaran profesional yang mempunyai struktur redaksi, jadwal siaran, serta tanggung jawab terhadap isi konten.
“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” tegas Angga dalam acara Pembubuhan Paraf DIM RUU Penyiaran di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, Undang-Undang Penyiaran yang disahkan pada 2002 perlu diperbarui agar relevan dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Saat ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat berperan sebagai produsen konten yang menjangkau jutaan pengguna melalui berbagai platform digital.
“Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga, mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen,” ujarnya.
Dalam penyusunan DIM RUU Penyiaran, pemerintah mengedepankan tiga prinsip utama. Pertama, menjaga kebebasan berekspresi masyarakat.
Pemerintah memastikan akun media sosial pribadi, vlog keluarga, hingga konten kreator UMKM tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
Pengaturan diarahkan kepada kegiatan penyiaran profesional yang memiliki karakteristik menyerupai lembaga televisi, seperti mempunyai struktur redaksi, jadwal program, sistem monetisasi, serta jangkauan audiens yang luas.
“Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran,” jelas Angga.
Prinsip kedua adalah memastikan perlindungan anak dari paparan konten berbahaya di ruang digital.
Pemerintah menilai perkembangan platform digital membutuhkan pengaturan yang memperhatikan keselamatan anak. Karena itu, DIM RUU Penyiaran turut memuat perhatian terhadap pembatasan akses berdasarkan usia, mekanisme verifikasi usia, serta transparansi algoritma distribusi konten.
“Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” katanya.
Prinsip ketiga berkaitan dengan penciptaan persaingan yang adil bagi industri penyiaran nasional.
Angga menilai lembaga penyiaran televisi dan radio selama ini menjalankan berbagai kewajiban, mulai dari kepatuhan terhadap standar isi siaran, perpajakan, hingga ketentuan ketenagakerjaan.
Sementara itu, perkembangan platform digital menghadirkan tantangan baru dalam menciptakan persaingan usaha yang seimbang.
“Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Angga menyampaikan penyelesaian DIM RUU Penyiaran melibatkan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan seluruh materi pengaturan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian dalam proses harmonisasi tersebut antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pers, serta Undang-Undang Cipta Kerja.
Menurut Angga, pembubuhan paraf DIM oleh pemerintah menjadi bentuk kesepahaman antarkementerian sebelum memasuki tahapan pembahasan bersama DPR RI.
Namun, ia menegaskan bahwa kesepakatan pemerintah tersebut bukan berarti seluruh substansi RUU telah selesai dibahas.
“Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR,” pungkasnya.
Dengan masuknya DIM ke tahapan pembahasan legislatif, substansi perubahan UU Penyiaran selanjutnya akan menjadi bagian dari pembahasan bersama DPR RI.
Publik, khususnya pekerja media, jurnalis, kreator konten, dan pelaku UMKM digital, masih akan mencermati bagaimana batas pengaturan penyiaran profesional dirumuskan agar tidak menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.
Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 255/HM-KKD/11/2026, 9 November 2026
Editor: Alfridho Ade Permana
