Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena saat menyampaikan sambutan pada Risk and Governance Summit (RGS) 2026 di Jakarta, Selasa. Melalui forum tersebut, OJK menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan budaya integritas guna membangun sektor jasa keuangan yang tangguh serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Foto: Humas OJK.
NEINEWS, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, serta budaya integritas sebagai fondasi dalam membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema “Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity” yang digelar di Jakarta, Selasa.
Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, menegaskan bahwa tata kelola yang kuat menjadi faktor utama dalam memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Sophia dalam siaran pers, Kamis 14 Juli 2026.
Menurut Sophia, perkembangan lanskap risiko global saat ini berlangsung semakin cepat dan kompleks. Ancaman seperti risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga dampak perubahan iklim menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh seluruh organisasi.
Ia menekankan bahwa konsep Governance, Risk and Compliance (GRC) kini tidak lagi hanya dipandang sebagai instrumen kepatuhan, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penguatan GRC, lanjutnya, juga sejalan dengan Asta Cita pemerintah, khususnya poin ketujuh yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sophia berharap berbagai gagasan, inovasi, dan praktik terbaik yang dihasilkan dalam RGS 2026 dapat diimplementasikan secara nyata guna meningkatkan akuntabilitas serta mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menegaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi bagi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, serta peningkatan kepercayaan investor.
“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Ferry.
Ia menambahkan, konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, hingga gangguan rantai pasok global yang membuat risiko semakin kompleks dan saling terhubung.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital RI yang diwakili Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menekankan bahwa transformasi digital harus menjadi pengungkit peningkatan produktivitas nasional sekaligus kesejahteraan masyarakat.
“Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Edwin juga menegaskan bahwa tata kelola yang baik tidak menjadi penghambat inovasi, melainkan membangun kepercayaan sehingga kepatuhan dapat berjalan seiring dengan lahirnya inovasi yang berkelanjutan.
RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel dan sesi GRC Insight yang membahas penguatan transparansi organisasi serta pembangunan budaya berbasis nilai (value-driven culture) untuk mendukung kinerja yang berkelanjutan.
Forum tersebut menghadirkan pakar dan praktisi GRC dari dalam maupun luar negeri, di antaranya perwakilan Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, United Nations Office for Project Services (UNOPS), Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut diikuti lebih dari 20.000 peserta, baik secara luring maupun daring. Para peserta berasal dari pimpinan lembaga jasa keuangan, regulator, akademisi, asosiasi profesi di bidang governance, risk and compliance, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi di sektor jasa keuangan, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 bertema “Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future”.
Kompetisi tersebut berhasil menghimpun 408 karya ilmiah yang berasal dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Tingginya partisipasi tersebut dinilai mencerminkan besarnya antusiasme generasi muda dalam mengembangkan inovasi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
Melalui penyelenggaraan RGS 2026, OJK berharap kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, akademisi, asosiasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin kuat dalam membangun tata kelola yang efektif, memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045
Editor: Alfridho Ade Permana
