Kondisi Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang menjadi Kewenangan BPJN Bengkulu Satker PJN Wilayah II. Foto/Dok: Ist-Garbeta
NEINEWS, Bengkulu – Jalan nasional yang semestinya menjadi nadi pergerakan ekonomi dan jalur keselamatan warga, kini justru berubah menjadi ancaman. Ruas Bengkulu–Kaur, terutama di jalur Padang Guci–Manula, menyimpan cerita muram: proyek miliaran rupiah yang asal jadi, jembatan rapuh, hingga tambalan jalan yang hanya seumur jagung.
Di tengah gelontoran anggaran triliunan untuk infrastruktur, justru muncul dua korban jiwa di Kabupaten Seluma sepanjang tahun 2025 akibat kecelakaan di jalan nasional yang mestinya terawat. Pertanyaan publik pun mengemuka: ke mana larinya uang rakyat?
Rakyat Mengeluh, Jalan Jadi Perangkap Maut
Di Desa Sinar Pagi, Kabupaten Kaur, seorang sopir angkutan barang menunjukkan jalur yang baru saja ditambal. Hanya dalam hitungan minggu, aspal sudah kembali terkelupas, meninggalkan lubang-lubang berbahaya.
“Kalau malam, sering kendaraan tergelincir. Apalagi kalau hujan, jalan jadi licin. Kami lewat bukan dengan tenang, tapi dengan waswas,” keluhnya.
Keluhan serupa datang dari pelajar dan pedagang yang saban hari melewati jalur tersebut. Bagi mereka, jalan yang rusak bukan sekadar menghambat ekonomi, tapi mengintai nyawa.
Investigasi Lapangan GARBETA
Pada 25–26 September 2025, Dewan Pimpinan Pusat GARBETA bersama sejumlah awak media melakukan investigasi lapangan di Kaur. Hasilnya meneguhkan kecurigaan: ada banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek preservasi jalan nasional yang dikerjakan Satker Wilayah 2 pimpinan Suwarno.
Beberapa temuan kunci antara lain:
Pemeliharaan Jembatan Padang Guci CS diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Pekerjaan preservasi Rp4,65 miliar oleh CV. HPS Karya dipertanyakan transparansi dan kualitasnya.
Sulaman jalan tipis dan galian tidak standar yang bertolak belakang dengan dokumen perencanaan.
Banyak spot jalan rusak yang justru luput dari perbaikan.
Temuan ini menegaskan adanya indikasi pekerjaan asal jadi yang bisa merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Jejak Anggaran dan Dugaan Penyimpangan
Dalam surat klarifikasi bernomor 015/DPP.GARBETA/X!/2025 kepada Kepala BPJN Bengkulu, GARBETA mendesak adanya transparansi anggaran preservasi dari tahun 2023 hingga 2025.
Menurut mereka, proyek ini bukan sekadar soal salah teknis, tapi sarat dugaan praktik kotor. “Kami menduga kuat, preservasi jalan nasional telah dijadikan ladang korupsi,” tegas Dedi Mulyadi, Ketua Umum GARBETA.
Jika benar, dugaan ini bukan hanya soal penggelapan uang negara, tetapi juga soal pengkhianatan terhadap keselamatan rakyat.
Nyawa yang Sudah Tumbang
Di Kabupaten Seluma, lemahnya pengawasan Satker 2 telah memakan korban. Sepanjang 2025, dua nyawa melayang akibat kecelakaan di jalan nasional yang rusak. Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa buruknya kualitas pekerjaan infrastruktur bukan sekadar masalah administratif, tapi soal hidup dan mati.
“Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, jangan sampai tragedi Seluma terulang lagi di Kabupaten Kaur,” tegas Dedi.
Desakan Copot Satker Wilayah 2 PJN Bengkulu
Atas dasar itu, GARBETA mendesak Kepala BPJN Bengkulu, Dr. Zepnat Kambu, mengambil langkah tegas dengan mencopot seluruh jajaran Satker 2 pimpinan Suwarno.
“Satker 2 telah nyata-nyata gagal menjalankan amanah. Rakyat jangan terus jadi korban kelalaian dan dugaan praktik busuk,” lanjut Dedi.
Surat klarifikasi GARBETA tak hanya ditujukan kepada BPJN, tetapi juga ditembuskan kepada kontraktor pelaksana dan pimpinan media massa. Tujuannya jelas: agar publik mengetahui dan mengawal dugaan penyimpangan yang terjadi.
Suara Rakyat, Suara Tuhan
Kasus ini bukan sekadar perselisihan teknis antara organisasi masyarakat dan satker. Ini adalah seruan moral bahwa suara rakyat tak bisa diabaikan.
“Vox Populi, Vox Dei – suara rakyat adalah suara Tuhan,” ujar Dedi, menutup pernyataannya.
Jalan nasional seharusnya menjadi jalur penghubung harapan dan keselamatan, bukan jalur yang menjerumuskan warga ke jurang maut. Jika benar proyek ini berubah menjadi ladang korupsi, maka rakyat Bengkulu sekali lagi dipaksa membayar terlalu mahal dengan uang, dengan tenaga, bahkan dengan nyawa.
Reporter: Alfridho Ade Permana
