Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya. Foto/Dok: Ist
NEINEWS, Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem media nasional sebagai garda terdepan melawan disinformasi dan hoaks di era digital. Di tengah derasnya arus informasi tanpa verifikasi, media berkualitas dipandang sebagai benteng terakhir demokrasi.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, dalam forum “Ngopi Bareng Kemkomdigi” di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.
“Transformasi digital telah mengubah lanskap industri media secara radikal. Apa yang berhasil sepuluh tahun lalu, sudah tidak relevan hari ini. Tantangan kita bukan hanya teknologi, tetapi tsunami informasi yang mengaburkan batas antara fakta dan fiksi,” ujar Fifi.
Menurutnya, dua tantangan utama yang harus direspons segera adalah transformasi model bisnis media dan keberlanjutan profesi jurnalis. “Eksistensi media bukan semata untuk bertahan secara ekonomi, tapi sebagai pilar demokrasi yang menghadirkan informasi akurat,” ujarnya.
Transformasi Media Tak Terelakkan, Jurnalis Harus Adaptif
Fifi menyoroti urgensi perubahan strategi di sektor media. Banyak grup media besar, termasuk televisi konvensional, mulai meninggalkan model lama menuju platform digital yang lebih ringan dan efisien.
“Model media dengan ribuan pegawai kini tak lagi berkelanjutan. Televisi harus bertransformasi menjadi ‘heavy digital’ agar bisa bertahan di tengah kompetisi platform konten,” ungkap Fifi.
Namun, transformasi tidak cukup hanya pada sisi teknologi dan manajemen. Ia menekankan pentingnya menyiapkan talenta jurnalis baru yang relevan dengan era digital, termasuk keterampilan content activation, verifikasi cepat, hingga data journalism.
“Jurnalis kita harus bisa bicara dengan algoritma. Bukan sekadar menulis berita, tapi juga mengaktifkan narasi yang bermakna di tengah kebisingan digital,” tegasnya.
PIP Tetap Strategis di Daerah 3T: Hadapi Digital Divide Lewat Komunikasi Tatap Muka
Dalam forum yang sama, Fifi juga menegaskan keberlanjutan peran Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang menjadi simpul komunikasi negara di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
“Meski dunia bergerak ke arah digital, di daerah 3T, komunikasi tatap muka tetap paling efektif. PIP adalah tulang punggung penyampaian program strategis pemerintah,” ujarnya.
Saat ini, sebanyak hampir 300 PIP masih aktif menyampaikan informasi secara langsung ke masyarakat di desa-desa yang terbatas akses internetnya. Menurut Fifi, budaya tutur yang masih dominan menjadikan komunikasi interpersonal sebagai pendekatan paling masuk akal.
Untuk 2025, PIP difokuskan pada tiga agenda utama:
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG),
Edukasi tentang jalur resmi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI),
dan pencegahan judi online di wilayah pedesaan.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pejabat Kemkomdigi seperti Kepala Biro Humas Raden Rhina Anita Ernita Martono, Sekretaris Ditjen KPM Very Radian Wicaksono, Direktur Informasi Publik Nursodik Gunarjo, serta Plt Direktur Ekosistem Media Farida Dewi Maharani.
Melalui forum ini, Kemkomdigi mempertegas bahwa keberlanjutan demokrasi digital di Indonesia harus ditopang oleh media yang sehat, jurnalis yang adaptif, dan komunikasi publik yang menjangkau hingga ke pelosok.
“Kalau media berhenti bekerja untuk publik, maka demokrasi kita akan kehilangan arahnya,” tutup Fifi.
Editor: Alfridho Ade Permana
