Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli. Foto/Dok: Ist
NEINEWS, Bengkulu — Di tengah riuh rendah suara publik soal belanja pemerintah yang kerap tak berpihak ke rakyat, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan justru memilih langkah berbeda, menutup ruang untuk pembelian kendaraan dinas, dan membuka jalur lebar untuk program Bantu Rakyat.
Isu liar sempat beredar, menyebut bahwa Helmi menganggarkan hingga Rp 5 miliar untuk membeli kendaraan dinas. Namun informasi ini dibantah tegas oleh Rizqi Al Fadli, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD Provinsi Bengkulu.
Ia menyebut, pembelian kendaraan dinas tersebut dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya, ketika Provinsi Bengkulu masih dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Rosjonsyah.
“Tanggal 5 Februari 2025 terjadi proses pengadaan, dan pembayaran dilakukan tanggal 13 Februari. Saat itu, Helmi Hasan belum menjabat sebagai gubernur. Beliau baru dilantik 20 Februari, lalu langsung mengikuti retret kepemimpinan di Akmil Magelang. Baru aktif penuh di awal Maret,” jelas Rizqi.
Tak hanya soal waktu, Rizqi juga mengungkapkan bahwa pengadaan kendaraan saat itu dilakukan dengan mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi ini belum membatasi belanja kendaraan dinas, dan penghematan baru digariskan melalui Edaran Mendagri pada 23 Februari 2025 setelah proses pembayaran berlangsung.
Lanjut Rizqi, dalam proses efesiensi APBD, bahkan Gubernur Helmi Hasan menghapus anggaran kendaraan dinas Gubernur dan wakil Gubernur yang awalnya sudah di siapkan.
Namun yang paling penting, kata Rizqi, adalah komitmen Helmi Hasan setelah resmi menjabat. Ia tidak hanya menolak belanja yang tak produktif, tapi langsung mengarahkan ulang struktur APBD untuk hal-hal yang menyentuh hidup rakyat.
“Pak Gubernur fokus pada efisiensi. Belanja jalan dan infrastruktur naik jadi Rp 583 miliar, naik 428% dari anggaran sebelumnya. Belanja infrastruktur kesehatan pun naik jadi Rp 132 miliar, naik 243%,” terang Rizqi.
Program Bantu Rakyat juga mulai terasa: 129 desa akan mendapat ambulans, BPJS Kesehatan untuk berobat gratis tetap dijalankan, dan berbagai pos belanja non-prioritas dipangkas. Perjalanan dinas dipotong lebih dari setengah, dari Rp 130,7 miliar menjadi hemat 52,61%. Anggaran publikasi dipangkas drastis dari Rp 50 miliar jadi hanya Rp 5 miliar.
“Prinsipnya satu: uang rakyat harus kembali ke rakyat. Kalau APBD cuma habis untuk mobil pejabat, spanduk dan seminar, maka negara sedang salah arah,” tandas Rizqi.
Di tengah tekanan fiskal dan janji-janji pembangunan, langkah Gubernur Helmi menjadi narasi tandingan bahwa efisiensi bukan sekadar angka, tapi keberpihakan. (MC)
Editor: Alfridho Ade Permana
