Di awal tahun 2024, penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) gelombang I mencapai 402.831 dari total 419.218 satuan pendidikan. Dengan kata lain, sebesar 96% satuan pendidikan akan memperoleh BOSP. Bantuan pendidikan tersebut akan disalurkan secara merata dan ditargetkan seluruh satuan pendidikan akan menerimanya pada bulan Maret 2024.
Dalam penyaluran dana BOSP tahun ini ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.
Penyaluran dana BOSP yang lebih cepat diharapkan mampu membantu satuan pendidikan menyusun perencanaan yang lebih tepat dan memanfaatkan dana sebaik-baiknya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih unggul dan hebat.
Menurut Iwan Syahril selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Ristek, ada empat kebijakan yang tercantum dalam Merdeka Belajar Episode Ketiga yang telah diluncurkan sejak tahun 2020 sebagai titik awal reformasi kebijakan dana BOS. Keempat kebijakan tersebut yaitu: Bantuan Operasional Sekolah akan disalurkan langsung ke rekening sekolah, satuan biaya yang meningkat sesuai karakteristik daerah, penggunaan dana yang lebih fleksibel, dan pelaporan dana yang semakin diperketat guna menjaga akuntabilitas.
Menurut hasil kajian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Kebijakan pada tahun 2020, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan langsung ke rekening sekolah terbukti lebih cepat tersalurkan. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian Kompas bahwa penyaluran bantuan langsung ke rekening sekolah dianggap lebih efisien dan efektif.
Dana BOSP yang tersalurkan sebesar 96% di awal tahun ini merupakan hasil relaksasi pemerintah terhadap ketentuan syarat penyaluran Dana BOSP Tahap I. Tentunya kebijakan pemerintah ini sangat bermanfaat bagi satuan pendidikan karena tidak perlu mencari dana talangan atau menyisakan anggaran untuk kebutuhan di awal tahun.
