Komisi V DPR RI Saat Sidak Melihat Progres Pengerukan Alur Pelabuhan Pulai Baai Bengkulu. Kamis, 3 Juli 2025. Foto/Dok: Ist
NEINEWS, BENGKULU – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) gerah melihat lambannya progres pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu. Melalui kunjungan inspeksi mendadak (sidak) pada Kamis (3/7), mereka langsung memberikan peringatan keras kepada PT Pelindo selesaikan dalam tiga hari, atau bersiap hadapi konsekuensinya!
Rombongan anggota Komisi V DPR RI yang terdiri dari Syaiful Huda, Mukhlis Basri, Haryanto, Hamka B. Kady, hingga Saadiah Uluputty mendarat di Bandara Fatmawati Soekarno dan disambut Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah Mian. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung menuju lokasi pintu alur Pelabuhan Pulau Baai—proyek yang seharusnya dikebut menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) akhir Juni lalu.
Namun kenyataannya, proyek pengerukan berjalan lamban. Syaiful Huda tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menegaskan, Pelindo hanya punya waktu tiga hari untuk memastikan kapal bisa masuk-keluar dari pelabuhan. Target ini, menurutnya, bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut martabat dan kepentingan masyarakat Bengkulu, terutama warga Pulau Enggano.
“Paling tidak, dalam tiga hari ini kapal sudah bisa masuk. Ini perintah langsung, bukan imbauan. Kalau alat yang ada sekarang gak cukup, ya tambah. Jangan menunda lagi,” tegas Syaiful.
Ia mengingatkan, tenggat pengerjaan seluruh masalah Pelabuhan Pulau Baai sesuai Inpres adalah 31 Agustus. Dengan waktu yang sempit, Pelindo harus menggandakan alat pengerukan agar tak mengulangi keterlambatan yang sudah berkali-kali terjadi.
Wakil Gubernur Mian turut menegaskan hal serupa. Ia menolak adanya toleransi lagi terhadap keterlambatan. “Kalau tiga alat gak cukup, ya gandakan. Jangan sampai nanti saat deadline, pekerjaan malah molor lagi. Harus diserbu dari semua sisi,” ujar Mian, nada suaranya jelas menuntut keseriusan.
Menanggapi desakan itu, Direktur Strategi PT Pelindo, Drajat Sulistyo, mencoba menjelaskan hambatan yang dihadapi. Menurutnya, badai laut yang terus-menerus terjadi di perairan Bengkulu menjadi faktor penghambat utama.
“Bengkulu ini beda. Badai sering datang, pasir terbawa angin muson, itu jadi kendala besar bagi pengerukan,” jelas Drajat.
Namun, bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, alasan tak lagi cukup. Pengerukan alur pelabuhan adalah kunci distribusi logistik, terutama bagi wilayah terluar seperti Enggano. Harapan mereka kini bertumpu pada keseriusan semua pihak menjalankan mandat presiden tanpa kompromi, tanpa alasan. (MC)
Editor: Alfridho Ade Permana
