Bengkulu, Neinews.Org – Sulawesi Selatan termasuk dalam lima provinsi teratas dengan kategori kerawanan tinggi pada Pilkada Serentak 2024. Bahkan, Sulsel berada di posisi pertama untuk kategori kerawanan tertinggi dalam tahap kampanye.
“Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) nasional telah diumumkan, dan Sulawesi Selatan termasuk dalam lima provinsi dengan kerawanan tinggi,” kata Anggota Bawaslu, Saiful Jihad, dalam pemaparannya pada peluncuran IKP Pilkada di Sulsel di Hotel Harper pada Senin (9/9/2024).
Sulsel menempati posisi keempat dalam kategori kerawanan tinggi secara keseluruhan, dengan Nusa Tenggara Timur di posisi pertama, diikuti oleh Kalimantan Timur dan Jawa Timur. Sulawesi Tengah berada di posisi kelima dalam kategori yang sama.
Saiful menjelaskan bahwa penilaian kerawanan didasarkan pada empat indikator: sosial politik, pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. “Indikator sosial politik mencakup pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu, intimidasi, ancaman, atau kekerasan selama pemilu,” ujarnya.
Untuk indikator pencalonan, perhatian diberikan pada potensi konflik kepentingan seperti petahana yang maju kembali atau kerabat petahana yang ikut serta, serta calon dari ASN, TNI, Polri, atau pejabat yang berpotensi menimbulkan masalah netralitas.
Pada tahap kampanye, Sulsel mencatat kerawanan tertinggi, terutama terkait netralitas ASN dan penggunaan fasilitas negara, serta potensi ancaman dan hasutan. Kerawanan pada tahapan kampanye diurutkan sebagai berikut: NTT, Jatim, Jateng, dan Kaltim. Sementara itu, dalam tahapan pencalonan, Sulsel berada di urutan kedua setelah Kepulauan Riau.
Dalam aspek sosial politik, Sulsel menempati peringkat ketiga, di bawah Aceh, DKI Jakarta, dan NTT, dengan Sulawesi Tenggara berada di peringkat kelima. Untuk tahap pungut hitung, Sulsel berada di posisi ke-21 dari 34 provinsi.
Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulsel, menjelaskan bahwa IKP ini mengacu pada pelaksanaan Pemilu 2024 sebelumnya, di mana Sulsel termasuk dalam kategori kerawanan rendah. “Kami menghadapi tantangan untuk mengatasi kerawanan tinggi ini dan memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dia juga menambahkan bahwa Bawaslu akan merumuskan program untuk menangani daerah-daerah rawan dengan berbagai tingkat kerawanan. Beberapa daerah di Sulsel menunjukkan tingkat kerawanan yang cukup tinggi, terutama terkait netralitas ASN. Kasus-kasus tersebut, seperti yang terjadi di Kabupaten Pinrang, Luwu Timur, Pangkep, dan Selayar, sedang ditangani oleh Bawaslu.
“Early warning system harus diperkuat, dan kita akan berkomitmen untuk meningkatkan netralitas serta melakukan intervensi di daerah-daerah yang rawan,” tambah Mardiana.
Sumber : detik.com
