Bengkulu, Neinews.Org –Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berpendapat bahwa upaya untuk menangkal hoaks pada Pemilu 2024 masih belum optimal, sehingga penguatan satgas antihoaks Pilkada sangat diperlukan.
Peneliti Annisa Alfath mengusulkan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta koalisi masyarakat sipil untuk memperkuat satgas antihoaks. Keterlibatan semua pihak tersebut penting untuk menyamakan kriteria berita hoaks yang perlu ditindak selama Pilkada 2024. Annisa menekankan perlunya kesepakatan mengenai nilai-nilai konten yang harus dihapus, sehingga Kemenkominfo, Bawaslu, masyarakat sipil, dan media sosial memiliki pandangan yang sama.
Sebelumnya, selama Pemilu 2024, sebuah kelompok bernama Koalisi Lawan Disinformasi juga berupaya menangkal berita hoaks. Di sisi lain, Kemenkominfo melakukan pemantauan terhadap konten hoaks di internet. Namun, Annisa mencatat bahwa kriteria yang digunakan oleh kedua pihak untuk menentukan informasi hoaks berbeda, yang mengakibatkan upaya penanganan hoaks menjadi kurang efektif.
Annisa berharap Kemenkominfo dapat membuka forum dan berkoordinasi dengan Bawaslu, koalisi masyarakat sipil, dan pihak lainnya untuk menyamakan pandangan tentang kriteria berita hoaks. Dengan langkah ini, dia yakin satgas antihoaks akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
Kemenkominfo sebelumnya telah merencanakan pembentukan satgas antihoaks untuk mengawasi informasi yang akurat di ruang digital selama Pilkada 2024. Satgas ini akan melibatkan perwakilan dari Kemenkominfo serta platform digital yang beroperasi di Indonesia, seperti Meta Group, Google, X, TikTok, dan SnackVideo.
Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo, Prabunindya Revta Revolusi, menyatakan bahwa semua platform besar telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam mencegah hoaks terkait Pilkada. Satgas ini diharapkan segera diluncurkan untuk membantu memberantas hoaks menjelang Pilkada 2024. Hingga saat ini, Kemenkominfo mencatat belum ada peningkatan hoaks di ruang digital yang berkaitan dengan isu Pilkada 2024.
Sumber : liputan6.com
