Gubernur Bengkulu Helmi Hasan Saat Rakor Membahas Soal Pulau Enggano Bersama Staf Khusus Menteri Dalam Negeri RI Bidang Keamanan dan Hukum, Brigjen Pol. Wahyu Bintoro HB, jajaran Forkopimda, serta OPD terkait di Ruang Pola Setda Provinsi Bengkulu, Jumat (27/6/2025).
NEINEWS, BENGKULU – Di tengah krisis berlapis yang melanda Pulau Enggano, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengapresiasi keteguhan warga yang tetap bertahan dengan semangat hidup tinggi meski dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur, keterisolasian, dan anjloknya harga hasil bumi. Namun di sisi lain, kondisi ini menegaskan bahwa negara belum sepenuhnya hadir di wilayah terluar itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Helmi dalam rapat koordinasi bersama Staf Khusus Menteri Dalam Negeri RI Bidang Keamanan dan Hukum, Brigjen Pol. Wahyu Bintoro HB, jajaran Forkopimda, serta OPD terkait di Ruang Pola Setda Provinsi Bengkulu, Jumat (27/6/2025).
“Masyarakat Enggano itu luar biasa. Mereka tidak menyerah meski listrik terbatas, harga sembako naik, dan hasil kebun tak laku dijual. Tapi kita juga harus jujur, daya beli mereka turun karena pendapatan tergerus. Ini bukan semata urusan ekonomi, tapi soal keadilan,” ujar Helmi.
Dari laporan lapangan, hanya sekitar 30 persen hasil bumi warga yang bisa diangkut keluar Enggano akibat keterbatasan kapal dan akses pelabuhan yang rusak. Sementara, untuk menghemat solar, pasokan listrik kini dibatasi dua kali dalam sehari masing-masing enam jam. Di banyak rumah, lampu hanya menyala saat matahari sudah tinggi, lalu mati lagi sebelum tengah malam.
Pemerintah pusat melalui Pelindo menjanjikan pengerukan alur pelabuhan akan rampung akhir Juni ini, agar kapal-kapal besar bisa kembali sandar. Sebagai langkah darurat, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan mengoperasikan kapal Orchard 05 untuk mengangkut hasil bumi langsung dari Enggano mulai 29 Juni mendatang.
Staf Khusus Mendagri RI, Brigjen Pol. Wahyu Bintoro HB, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi semua pihak agar Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan Enggano tidak berhenti sebatas dokumen.
“Masalah Enggano bukan soal teknis semata. Ini soal keberpihakan. Inpres ini harus dikawal bersama agar tak jadi janji kosong,” tegas Wahyu.
Pulau Enggano, sebagai bagian dari beranda terluar Indonesia, selama ini berada dalam bayang-bayang keterpinggiran. Di balik narasi pembangunan, suara masyarakat pulau masih kerap diredam oleh angka dan data resmi yang tak selalu mencerminkan realitas di lapangan. Pemprov Bengkulu berharap, dengan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan koordinasi lintas sektor, kebangkitan Enggano tak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan warganya.
“Kami berterima kasih atas perhatian Bapak Presiden, tapi lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa rakyat Enggano tidak lagi menunggu terlalu lama untuk sekadar merasakan keadilan yang sama dengan wilayah lain,” pungkas Gubernur Helmi. (MC)
Editor: Alfridho Ade Permana
