Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Kamis, 8 Mei 2025. Foto/Dok: Ist – BPMI
NEINEWS, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memimpin langkah strategis memperkuat pondasi ekonomi rakyat dari akar rumput. Dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Kamis (8/5/2025). Presiden menekankan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen utama membenahi distribusi kebutuhan pokok dan memberdayakan ekonomi desa.
“Kita ingin rakyat tidak lagi tergantung pada tengkulak, rentenir, dan pinjol. Kita bangun sistem ekonomi yang adil, dari desa untuk bangsa,” begitu semangat yang digaungkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai rapat.
Hingga Kamis sore, tercatat sudah berdiri 9.835 unit koperasi desa/kelurahan di berbagai penjuru Indonesia. Jumlah ini terus bertambah seiring hadirnya regulasi khusus yang mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat lokal.
Lebih dari sekadar wadah usaha, koperasi ini diproyeksikan menjadi garda depan pelayanan publik di desa: menyalurkan pupuk, gas elpiji, bantuan pemerintah, hingga layanan keuangan digital seperti BRI Link dan BNI Link. Pemerintah menggandeng PT Pos Indonesia dan sejumlah lembaga lain untuk menguatkan jaringan distribusi.
“Dari koperasi langsung ke rakyat. Rantai pasok kita potong, tengkulak kita hilangkan,” ujar Zulhas dengan nada tegas, menegaskan arah baru distribusi kebutuhan pokok nasional.
Untuk mempercepat implementasi di lapangan, pemerintah membentuk Satuan Tugas Koperasi Merah Putih, dengan Menko Pangan sebagai ketua, dibantu unsur kementerian dan pelaksana harian. Satgas ini akan menjadi motor penggerak konsolidasi program di lapangan.
Pemerintah menargetkan peluncuran resmi koperasi ini secara nasional pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda—sebuah penanda simbolik bahwa ekonomi desa bukan sekadar urusan angka, tapi juga harga diri bangsa.
Dalam hal pembiayaan, koperasi akan didukung plafon kredit awal sebesar Rp3 miliar per unit. Dana ini bukan hibah, melainkan pembiayaan bergulir dari perbankan nasional yang wajib dikelola secara profesional.
“Ini bukan dana gratis. Tapi kredit dengan tanggung jawab. Nanti koperasi yang membayar dari keuntungan mereka sendiri,” jelas Zulhas.
Dengan infrastruktur kelembagaan yang diperkuat dan akses pembiayaan yang terbuka, pemerintah berharap koperasi-koperasi ini menjelma menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan—membangun dari desa, menyejahterakan tanpa perantara, dan membebaskan warga dari jerat ekonomi predatoris.
Editor: Alfridho Ade Permana
