Kepala GSMA Asia Pasifik, dalam pertemuan strategis bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, di Jakarta, Kamis (8/05/2025). Foto/Dok: Ist
NEINEWS, Jakarta — Indonesia kembali disorot dunia. Kali ini, dari organisasi seluler global GSMA yang menempatkan Indonesia bersama India sebagai kunci masa depan 5G di Asia Pasifik. Tapi pujian ini bukan tanpa konsekuensi, karena di baliknya tersimpan ekspektasi besar Indonesia bukan hanya dituntut membangun infrastruktur, tapi juga kepercayaan digital.
“Indonesia adalah salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia di generasi mendatang. Peran Indonesia dalam membentuk ekosistem 5G akan menentukan masa depan Asia Pasifik,” tegas Julian Gorman, Kepala GSMA Asia Pasifik, dalam pertemuan strategis bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, di Jakarta, Kamis (8/05/2025).
Pesan GSMA jelas, sukses 5G bukan cuma soal kecepatan internet, tapi soal keberanian negara membangun tata kelola digital yang berpihak pada rakyat dari perlindungan anak hingga pemberantasan penipuan online.
Menteri Meutya Hafid menyambut tantangan itu. Ia menegaskan bahwa pemerintah tak hanya membangun menara jaringan, tapi juga fondasi kepercayaan. “Penyederhanaan industri, regulasi yang melindungi, serta kebijakan berbasis keberpihakan pada masyarakat jadi prioritas,” ujarnya. Tahun ini, lelang spektrum dipersiapkan sebagai langkah konkret untuk mengejar bahkan melampaui negara tetangga seperti Vietnam.
Namun tantangannya nyata. Vietnam telah lebih dulu memberikan insentif fiskal dan memotong biaya spektrum untuk mendorong akselerasi 5G. Indonesia punya peluang mengejar, tapi harus berani mengambil langkah-langkah yang tak popular memotong birokrasi, memangkas monopoli, dan memastikan ekosistem industri tak hanya menguntungkan segelintir pemain besar.
“Keberhasilan 5G di Asia adalah soal keberanian membawa visi besar, bukan hanya membangun infrastruktur,” ulang Julian Gorman.
Pemerintah menegaskan bahwa transformasi digital adalah proyek kebangsaan. Bukan hanya tugas operator, bukan sekadar urusan investasi, melainkan misi nasional yang menyentuh hak dasar warga akses, perlindungan, dan keadilan digital.
Kini bola ada di tangan Indonesia. Pertanyaannya: beranikah kita mewujudkan visi besar ini atau akan kembali tertinggal saat dunia berlari kencang menuju masa depan digital?
Editor: Alfridho Ade Permana
