Konferensi Pers Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK bersama Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, Jumat (2/5/2025). Foto/Dok: Ist
NEINEWS, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Angkanya tampak menggembirakan: indeks literasi keuangan nasional kini mencapai 66,46 persen, dan inklusi keuangan melonjak menjadi 80,51 persen. Keduanya naik dibanding capaian 2024, yang masing-masing berada di 65,43 persen dan 75,02 persen.
Namun di balik angka-angka tersebut, ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kelompok masyarakat di perdesaan, perempuan, warga lanjut usia, hingga mereka yang berpendidikan rendah, masih tertinggal jauh dalam hal akses maupun pemahaman terhadap layanan keuangan.
“Peningkatan ini patut disyukuri, tapi bukan berarti kita boleh berpuas diri. Angka tak boleh menutupi kesenjangan yang tetap nyata,” tegas Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, dalam konferensi pers bersama Deputi Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Jumat (2/5/2025).
Dua Metode, Dua Perspektif
SNLIK 2025 disusun dengan dua pendekatan: Metode Keberlanjutan, yang melanjutkan cakupan sembilan sektor jasa keuangan sebagaimana tahun sebelumnya; dan Metode Cakupan DNKI, yang memperluas jangkauan survei dengan menyertakan entitas seperti BPJS, koperasi simpan pinjam, hingga penyelenggara aset kripto.
Melalui metode keberlanjutan, indeks inklusi tercatat di 80,51 persen. Namun bila memakai pendekatan cakupan DNKI, angka inklusi melonjak drastis hingga 92,74 persen. Sementara itu, literasi keuangan syariah secara nasional masih jauh tertinggal di angka 43,42 persen, dan inklusi keuangan syariah hanya 13,41 persen—menunjukkan potensi sekaligus tantangan besar dalam sektor keuangan berbasis syariah.
Siapa yang Masih Tertinggal?
Hasil survei memperjelas siapa saja kelompok yang masih berada di luar jangkauan penuh ekosistem keuangan nasional:
Perempuan masih menunjukkan indeks literasi lebih rendah dibanding laki-laki, meski akses layanan relatif setara.
Warga desa tertinggal jauh dalam pemahaman dan pemanfaatan produk keuangan dibanding warga kota.
Kelompok usia 15–17 tahun dan lansia (51–79 tahun) menjadi segmen usia dengan capaian literasi dan inklusi terendah.
Masyarakat berpendidikan rendah (tamat SMP ke bawah) memiliki gap signifikan dalam hal literasi dan pemanfaatan layanan keuangan.
Petani, nelayan, ibu rumah tangga, dan pekerja informal lainnya menjadi segmen yang masih termarginalkan dari sistem keuangan formal.
Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan angka rata-rata nasional belum menjamin keadilan distribusi akses dan pemahaman. “Jangan hanya mengejar angka, tapi abaikan suara kelompok rentan yang masih berada di pinggiran,” tegas Friderica.
Jalan Panjang Menuju Inklusi Sejati
SNLIK 2025 melibatkan 10.800 responden berusia 15–79 tahun, tersebar di 120 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Metode yang digunakan mempertimbangkan representasi geografis, tingkat pendidikan, hingga demografi rumah tangga, guna memastikan hasil yang lebih inklusif dan akurat.
Data ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar OJK dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga diintegrasikan dalam dokumen strategis seperti Peta Jalan Perlindungan Konsumen 2023–2027, RPJMN 2025–2029, hingga RPJPN 2025–2045.
Namun kerja belum selesai. Literasi dan inklusi bukan hanya tentang mengenalkan produk keuangan, melainkan memastikan bahwa semua warga, tanpa kecuali, mampu memahami, mengakses, dan memanfaatkan layanan keuangan secara adil dan berkelanjutan.
Editor: Alfridho Ade Permana
