Bengkulu, Neinews.Org – Rasa kesal yang dirasakan Presiden Jokowi atas perizinan yang berbelit-belit dalam event olahraga dan konser musik. Jokowi mencontohkan soal MotoGP Mandalika yang membutuhkan 13 perizinan.
Presiden RI mengatakan “Ini (MotoGP Mandalika) efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp 4,3 triliun. Bisa menyerap melibatkan tenaga kerja 8.000, UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan? Lemes saya. Ternyata ada 13 izin yang harus diurus,”
Beliau menungkapkan seharusnya penyelenggara MotoGP memang tidak mengurus surat perizinan, tapi lebih diperhalus menjadi ‘surat rekomendasi’. ‘surat rekomendasi’ ini diurus dari jenjang kecamatan hingga pusat, ujar Jokowi.
Seharusnya Surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres, surat rekomendasi dari Polda NTB, dan surat rekomendasi dari Mabes Polri. Selanjutnya ada surat dukungan dari RSUD di NTB, surat dukungan dari Dinas Kebakaran. Semua itu harus ada kalau tidak ada surat izin-izin tersebut maka tidak dibolehkan keluar,” ungkap Jokowi.
Joko Widodo mengungkapkan dalam penyelenggara MotoGP juga harus mengurus surat pemberitahuan ke Bea-Cukai. Beliau mengatakan semua itu dilakukan karena ada barang-barang dari luar negeri yang perlu didatangkan ke Mandalika.
Dalam penyelenggara suatu event di Indonesia bisa lemas gara-gara mengurus izin. Jokowi menuturkan dalam mengurus penyelenggara juga bisa kehabisan uang gara-gara banyaknya izin yang diurus.
“Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi. Atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event-nya terjadi. Ini fakta,” Tutur Presiden RI..
Sumber : detik. com
