GARIS Soroti “Permainan” Pupuk Subsidi

Diduga Libatkan Oknum Aparat dan Kios Ilegal

Ilustrasi Pupuk Bersubsidi. Foto/Dok: Ist-Neinews

NEINEWS, Bengkulu – Program subsidi pupuk yang semestinya membantu petani tanaman pangan justru diduga dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Aktivis Garda Relawan Indonesia Semesta (GARIS) Provinsi Bengkulu, Iman SP Noya menyoroti dan mengungkap temuan dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Menurut Iman, hasil investigasi GARIS menunjukkan adanya penjualan pupuk subsidi jenis Urea, NPK, SP-36, ZA, hingga Pupuk Organik yang seharusnya diperuntukkan bagi petani padi dan jagung justru dijual untuk perkebunan kelapa sawit. Parahnya lagi, transaksi dilakukan oleh kios tanpa izin resmi dengan harga jual mencapai Rp.4.000–Rp5.000 per kilogram.

“Ini jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 dan Nomor 10 Tahun 2022. Selain itu, juga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi,” tegas Iman kepada NEINEWS, Sabtu (18/10/2025).

Dalam investigasi lapangan, tim GARIS menemukan dugaan pelanggaran oleh seorang penjual berinisial RS. Di temukan bukti pembayaran atas nama RS, dan menjual pupuk subsidi tanpa izin, Ia bahkan mengaku telah berkoordinasi dengan oknum aparat.

“RS bahkan menyebut bahwa pupuk tersebut merupakan milik oknum TNI AL. Benar tidaknya pernyataan itu masih kami telusuri lebih lanjut,” ungkap Iman.

GARIS kini tengah mendalami asal distribusi pupuk yang disebut-sebut berasal dari wilayah Bengkulu dan Lebong, serta sedang melengkapi dokumen dan data untuk pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum.

Iman menegaskan bahwa penyelewengan pupuk subsidi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan produksi pangan di tingkat petani kecil.

“Subsidi pupuk adalah hak petani pangan. Jika dibiarkan digunakan untuk sawit, maka tujuan pemerintah meningkatkan ketahanan pangan akan gagal total,” pungkasnya.

Reporter: Alfridho Ade Permana